PanenTalks, Sleman – Sebanyak 1.000 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi lulus dari kepesertaan program. Mereka telah memenuhi kriteria kemandirian secara sosial dan ekonomi, dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
Proses kelulusan atau graduasi ini diperingati dalam acara ‘Berani Graduasi: Siap Wujudkan Generasi Emas Indonesia’. Kegiatan graduasi berlangsung di Auditorium Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta Kamis , 17 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi simbol awal fase baru bagi lulusan PKH menuju kemandirian penuh.
Hadir dalam acara itu Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos Mira Kurniasih. Selain itu ada Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih, serta perwakilan dari 16 perguruan tinggi di Yogyakarta.
Kerjasama Kementerian Sosial
Di kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial dan 16 kampus dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di DIY.
“Graduasi ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan kemandirian. Bantuan sosial adalah jembatan, bukan tali yang mengikat,” tutur Mensos Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.
“Yang hadir hari ini adalah mereka yang berani mengambil langkah menuju masa depan yang lebih baik,” ujarnya
Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan sosial harus dipandang sebagai fasilitas sementara, bukan identitas tetap. Pemerintah terus mendorong agar para penerima tidak berhenti di titik bantuan. Namun mereka harus bisa berkembang menjadi pelaku usaha produktif melalui berbagai dukungan seperti pelatihan dan pendampingan kewirausahaan.
Graduasi Secara Berkala
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, menyampaikan proses seleksi graduasi dilakukan secara berkala dan berlapis sejak program ini mulai bergulir pada 2007.
Hanya keluarga yang telah layak secara ekonomi dan sosial yang bisa menyelesaikan program dan masuk ke tahap pemberdayaan.
“Graduasi ini adalah awal dari fase pemberdayaan. Mereka tidak lagi menerima PKH. Namun keluarga itu akan mendapat dukungan pelatihan, peningkatan kapasitas, dan akses permodalan agar usahanya berkembang,” ujar Endang.
Endang juga menambahkan kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan langkah strategis sesuai instruksi Presiden RI. Menurut dia kerja sama ini menekankan pentingnya data tunggal kesejahteraan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan secara terpadu.
Pemerintah daerah berkomitmen terus mendampingi para keluarga lulusan agar tetap berkembang dan mandiri.
Rektor UGM, Ova Emilia, menekankan pentingnya peran akademisi dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan kemiskinan secara ilmiah dan berkelanjutan.
“Kami percaya peran perguruan tinggi sangat strategis dalam pengentasan kemiskinan berbasis keilmuan. MoU ini adalah awal keterlibatan aktif kami bersama Kemensos dan Pemda DIY,” ujar Rektor.
Sebagian besar dari keluarga yang telah lulus PKH menjalankan usaha di berbagai sektor seperti perdagangan, peternakan, makanan-minuman, pertanian, kerajinan tangan, dan jasa.
Mereka rata-rata telah menjadi peserta PKH lebih dari lima tahun. Saat ini mereka telah memiliki penghasilan di atas UMR daerah masing-masing.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos, Mira Kurniasih, menyatakan lulusan PKH layak mendapat julukan sebagai lulusan dari ‘sekolah kehidupan’. Pasalnya semangat dan daya juang mereka tak kalah dengan lulusan pendidikan formal. (*)
