PanenTalks, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat selama periode Januari hingga September 2025 sudah ada 15.414 rumah skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, penyaluran tersebut akan terus digenjot mendukung program pembangunan tiga juta rumah dari pemerintah pusat.
“Program perumahan ini bukan main-main. Kita harus pastikan satu keluarga punya satu rumah layak huni. Jangan sampai bantuan rumah hanya jadi formalitas, tapi harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin,” kata dia saat Rapat Koordinasi Percepatan Program FLPP di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis 25 September 2025.
Dia menilai, backlog kebutuhan rumah di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Pemprov Jateng menggandeng kementerian, bupati/wali kota, perbankan, dan pengembang untuk mengatasi hal tersebut.
“Mengurus rumah rakyat bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak dan anggaran besar. Maka kendala-kendala yang kita hadapi harus kita bahas bersama,” tegasnya.
Program FLPP sendiri memberikan fasilitas KPR bersubsidi dengan bunga tetap 5 persen melalui BP Tapera. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat manfaat berupa subsidi uang muka Rp4 juta, bebas PPN dan premi asuransi, serta cicilan mulai Rp1 Jutaan.
Adapun sasaran debitur adalah MBR dengan penghasilan maksimal Rp8,5 Juta (lajang) dan Rp10 Juta (menikah). Harga rumah subsidi maksimal Rp166 Juta dan tenor hingga 20 tahun.
Dia mendorong semua pihak mengurusi perijinan perumahan agar mempercepat proses. “Perizinan baik PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) maupun pemecahan sertifikat di BPN (Badan Pertanahan Nasional), maksimal harus selesai dalam 10 hari kerja, tidak boleh lebih lama,” kata dia.
Dia melanjutkan, percepatan ini, pengembang bisa bergerak lebih cepat, rumah segera terbangun dan masyarakat bisa menerima manfaatnya. (*)
