PanenTalks, Bantul – – Pemerintah Kabupaten Bantul tak tinggal diam menghadapi ancaman krisis pangan di masa depan. Dengan visi jangka panjang, Pemkab Bantul telah meluncurkan empat program unggulan di sektor pertanian yang digadang-gadang sebagai benteng pertahanan pangan daerah.
Inisiatif strategis ini lahir dari kekhawatiran akan semakin maraknya alih fungsi lahan dan dampak nyata perubahan iklim yang mengancam ketersediaan pangan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul, Joko Waluyo, menegaskan bahwa langkah ini merupakan sebuah keniscayaan. “Ini penting guna menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman alih fungsi lahan dan perubahan iklim,” ujarnya pada Rabu (9/7).
Empat jurus jitu yang siap digulirkan mulai tahun depan adalah:
Optimalisasi Lahan Pekarangan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT): Program inovatif yang memberdayakan perempuan untuk memanfaatkan setiap jengkal lahan pekarangan.
Khusus program optimalisasi lahan pekarangan, Joko Waluyo menargetkan pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) di 933 dusun. “Pekarangan rumah dimanfaatkan untuk menanam sayuran atau tanaman pangan. Produk yang tidak dikonsumsi akan dijual,” terang Joko.
Dengan demikian, program ini tidak hanya menjaga ketahanan pangan keluarga, tetapi juga berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Akankah empat program unggulan ini mampu membawa Bantul menuju swasembada pangan yang berkelanjutan? Waktu yang akan menjawab.
Pembebasan Pajak Lahan Sawah mulai 2026: Sebuah kebijakan pro-petani yang diharapkan mampu meringankan beban dan mendorong produktivitas petani.
Pengembangan Demplot Benih untuk Kelompok Tani (Gapoktan): Peningkatan akses terhadap benih unggul demi hasil panen yang lebih maksimal.
Penggunaan Pupuk Organik: Mendorong pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan kualitas tanah.
Joko mengklaim produktivitas pertanian Bantul terus menunjukkan tren positif. Hingga 30 Juni 2025, produksi gabah mencapai 113.900 ton. Angka itu mendekati capaian tahun 2024 yang sebesar 194.000 ton. Rata-rata produktivitas padi mencapai 7 ton per hektare, jauh di atas rata-rata nasional dan DIY yang hanya sekitar 5 ton per hektare.
“Kami bahkan pernah mencapai 8 ton per hektare. Saat ini sedikit menurun karena serangan hama tikus,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Wiwin Suryawati mengakui pentingnya keberlanjutan program swasembada pangan. Ia menyoroti dua tantangan utama yakni alih fungsi lahan dan dampak perubahan iklim.
Koordinasi lintas sektor dan keberpihakan kebijakan akan menjadi kunci sukses swasembada pangan di tingkat daerah. “Kami harus intensifkan pemanfaatan lahan, perluas area tanam, dan tingkatkan produktivitas. Kunci lainnya adalah penggunaan benih unggul, pupuk sesuai rekomendasi, mekanisasi pertanian, serta perlindungan tanaman dari hama dan DPI,” ujar Wiwin. (*)
Editor: Rahmat
