PanenTalks, Purworejo – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) mencatat sebanyak 91 persen lahan pertanian abadi atau LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di Jawa Tengah masih terlindungi dari alih fungsi.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menilai, Provinsi Jateng mencatat capaian gemilang menjaga kelestarian lahan pertanian.
“Angka tersebut jauh di atas target nasional sebesar 87 persen dan menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan realisasi tertinggi secara nasional,” kata dia, saat pencanangan Gerakan Bersama Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) 2025 di Purworejo, Kamis, 7 Agustus 2025.
Dia menilai, Jawa Tengah mencapai surplus 4 persen dari target nasional. Provinsi lain sudah lampu merah sedangkan Jateng justru menjadi contoh. Dia mengatakan, selama empat tahun terakhir (2021-2025), alih fungsi lahan di Jawa Tengah hanya 1.218 hektare dari total lebih satu juta hektare lahan pertanian.
“Angka ini merupakan salah satu paling rendah di Indonesia,” kata dia.
Dia melanjutkan, alih fungsi lahan kecil hanya seribuan hektare. Contohnya di Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Bali sudah kehilangan sawah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengungkapkan, permintaan khusus kepada Menteri ATR/BPN agar zona hijau dan lahan produktif di provinsi ini tetap terjaga dan tidak mudah berubah peruntukannya.
Dia menyebutkan, luas wilayah Jawa Tengah mencapai hampir 3,5 juta hektare dan sekitar 1,5 juta hektare adalah zona hijau.
“Kami harapkan ini tidak diubah jadi zona pembangunan. Ini demi menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan,” kata dia.
Ahmad Luthfi menambahkan, pada 2024, Jawa Tengah menyumbang 18,8 persen dari total produksi pangan nasional dan menjadi penopang utama program swasembada pangan. Oleh karena itu, menjaga lahan pertanian berarti menjaga masa depan pangan bangsa.
“Kami ingin Jawa Tengah tetap menjadi ijo royo-royo, daerah subur memberi kontribusi nyata untuk ketahanan pangan nasional,” kata dia. (*)
