PanenTalks, Yogyakarta – Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa pekan terakhir kini menjadi perhatian serius komunitas internasional. Dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan aksi di lapangan, termasuk insiden yang menimbulkan korban jiwa, telah memicu respons dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
PBB menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghindari terjadinya kekerasan lebih lanjut dalam merespons unjuk rasa. Peristiwa ini dinilai sensitif karena berpotensi mencoreng citra Indonesia dalam konteks penghormatan terhadap HAM.
Guru Besar Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Dafri Agussalim, turut angkat bicara. Ia menilai bahwa untuk menilai apakah suatu tindakan termasuk pelanggaran HAM atau tidak, dibutuhkan proses investigasi yang mendalam dan tidak bisa serta-merta diputuskan.
“Sebenarnya dalam setiap konvensi terdapat standar minimum operasional begitu juga kepolisian”, terangnya.
Prof. Dafri menjelaskan bahwa aparat keamanan seharusnya memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu HAM, terutama ketika menangani aksi massa. Dalam era keterbukaan dan keterhubungan global, tindakan represif dapat dengan cepat menjadi perhatian dunia.
“Semestinya aparat pemerintah dapat lebih sensitif terhadap isu-isu seperti itu, karena kita tidak hidup di dunia sendiri sekarang ini”, jelasnya.
Ia juga menyinggung kasus kematian seorang pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan taktis Brimob saat aksi berlangsung. Meski pihak berwenang menyatakan insiden tersebut sebagai kecelakaan, Prof. Dafri melihatnya sebagai bentuk guilty by action dari aparat negara. Hal ini karena aparat sebagai representasi negara memikul tanggung jawab atas perlindungan hak asasi seluruh warganya.
Dalam pandangannya, insiden seperti ini memperkuat pentingnya evaluasi terhadap kinerja aparat keamanan dalam menghadapi situasi kerusuhan atau demonstrasi agar tidak terjebak dalam pelanggaran HAM.
“Sebenarnya dalam setiap konvensi terdapat standar minimum operasional begitu juga kepolisian”, tegasnya.
Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa potensi pelanggaran HAM, sekecil apapun, akan selalu menjadi fokus sorotan dunia internasional.
“Kesempatan bagi aparat untuk lebih mawas diri dan berhati-hati dalam setiap tindakan sangat penting, karena kita berada dalam pengawasan global”, pungkasnya. (*)
