PanenTalks, Badung – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menegaskan komitmennya untuk memastikan realisasi anggaran berbasis risiko dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Penekanan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, saat menutup Rapat Kerja Kementrans 2025 di Bali.
Viva Yoga menyatakan, kesimpulan rapat akan menjadi pedoman utama untuk menciptakan birokrasi Kementrans yang profesional, bersih, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi masalah di kemudian hari, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif.
“Prinsip-prinsip dalam melaksanakan APBN harus bijaksana dan patuh administrasi,” tegas Viva Yoga. Ia menyoroti pentingnya kecermatan dalam setiap detail laporan, bahkan hingga titik dan koma, untuk menghindari potensi masalah hukum. Selain itu, verifikasi laporan dan kesesuaian realisasi program di lapangan menjadi kunci untuk mencapai pemerintahan yang bersih.
Mendukung efisiensi, Wamen Trans mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring dan evaluasi internal. Inisiatif ini sejalan dengan arahan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran secara signifikan.
Menurut Viva Yoga, pengukuran kinerja akan didasarkan pada indikator kinerja anggaran, di mana output dan outcome harus selaras dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu, monitoring dan evaluasi berkala menjadi krusial guna meningkatkan kinerja secara positif.
Saat ini, APBN Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025 sedang dalam tahap realisasi.
Kementrans mendorong seluruh jajaran untuk fokus agar penyerapan anggaran benar-benar sesuai dengan tujuan dan target utama pencapaian 5T (Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Gotong Royong, dan Transmigrasi Karya Nusa).
Viva Yoga berharap setiap program dapat diturunkan sesuai perencanaan dan menekankan pentingnya komunikasi, diskusi, dan kekompakan tim dalam menghadapi setiap kendala.
“Kementrans harus bisa menjadi kementerian dengan paradigma baru,” pungkasnya, menegaskan bahwa ini bukan sekadar program, melainkan strategi dan solusi pembangunan berkelanjutan. (*)
