PanenTalks, Jakarta – Kebijakan tarif 32 persen yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap produk impor dari Indonesia telah memicu kekhawatiran luas, terutama terkait dampaknya pada sektor-sektor krusial seperti tekstil, alas kaki, furnitur, karet, dan perikanan.
Sektor-sektor ini selama ini mengandalkan pasar ekspor AS sebagai penyumbang signifikan bagi perekonomian nasional.
Tony Firmansyah, Ketua Lembaga Pengembang UMKM PP Muhammadiyah, mengungkapkan, kebijakan ini berpotensi menimbulkan serangkaian dampak negatif yang signifikan bagi Indonesia.
Dampak-dampak tersebut meliputi:
- Pelemahan Nilai Tukar Rupiah: Kebijakan ini diperkirakan akan memicu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang dapat meningkatkan biaya impor dan menekan daya beli masyarakat.
- Potensi Gelombang PHK: Perusahaan-perusahaan besar yang bergantung pada ekspor ke AS berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai respons terhadap meningkatnya biaya produksi dan menurunnya permintaan.
- Penurunan Penerimaan Pajak: Melemahnya aktivitas ekonomi akibat kebijakan ini dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak bagi pemerintah.
- Ancaman Over Suplai dan Ketidakstabilan Harga: Penumpukan barang di berbagai negara akibat kebijakan ini dapat menciptakan over suplai, yang berpotensi mengancam UMKM lokal dan memicu ketidakstabilan harga.
- Gelombang Penumpukan Barang Impor: Banjir barang impor dapat melemahkan industri kecil dan menengah (IKM) serta UMKM yang tidak mampu bersaing, yang pada akhirnya dapat memicu PHK massal.
- Peningkatan Angka Kemiskinan dan Pengangguran: Kombinasi dari dampak-dampak di atas berpotensi menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.
Menghadapi tantangan ini, Tony Firmansyah menekankan pentingnya bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing, kemampuan membaca tren pasar, inovasi, dan kreativitas.
Ia juga mendorong UMKM untuk bergabung dengan organisasi yang kompeten di bidang ekonomi bisnis dan pengembangan berbasis digitalisasi.
Selain itu, Tony Firmansyah mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, dan Kementerian Perdagangan, untuk mengambil langkah-langkah solutif dan strategis dalam melindungi UMKM yang terdampak.
Dia perlunya penguatan regulasi dan kebijakan yang pro-UMKM, serta perhatian lebih kepada produsen dari usaha kecil dan industri kecil.
Mengingat masifnya perang dagang di pasar internasional dan ASEAN, LP UMKM PP Muhammadiyah berharap agar pemerintah segera mengatasi permasalahan ini melalui kebijakan yang berpihak pada UMKM.
Dengan demikian, langkah-langkah proaktif dari UMKM dan dukungan kuat dari pemerintah diharapkan dapat membantu Indonesia menghadapi badai ekonomi global dan melindungi sektor UMKM dari dampak negatif kebijakan tarif impor AS. (*)
