PanenTalks, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pentingnya strategi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang lebih berdampak dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di Indonesia.
Dalam pertemuan dengan Indonesia Network of OSH Professionals (INOSHPRO) pada Selasa (22/4), Menaker mengungkapkan bahwa isu K3 harus ditangani dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan tidak hanya sekadar seremonial atau normatif.
INOSHPRO, yang merupakan jaringan profesional di bidang K3, memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, mengembangkan kapasitas, serta berkolaborasi dalam meningkatkan standar K3 di Indonesia.
“Persoalan K3 di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan yang formalitas. Diperlukan transformasi yang menyentuh aspek fundamental, termasuk sistem pengawasan, penegakan hukum, hingga budaya kerja yang mengedepankan keselamatan,” ujar Menaker Yassierli dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta.
Salah satu isu utama yang disorot Menaker adalah tantangan dalam pengawasan ketenagakerjaan. Ia menyatakan bahwa meskipun banyak rekomendasi yang menyarankan agar pengawasan dipusatkan, hal tersebut tidaklah mudah. Menurut Menaker, untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan usaha yang besar, dan belum tentu para pengawas bersedia untuk melakukannya.
“Kita punya masalah besar terkait pengawasan ketenagakerjaan. Semua rekomendasinya menyarankan agar pengawasan dipusatkan, tetapi ini bukanlah perkara sederhana. Diperlukan usaha yang sangat besar, dan kita tidak bisa memaksa pengawas untuk melakukannya. Ini menjadi tantangan tersendiri,” jelasnya.
Menaker juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kepedulian terhadap K3 di berbagai sektor industri. Oleh karena itu, ia mengungkapkan bahwa dirinya menantikan ide-ide dan rekomendasi dari INOSHPRO untuk membawa perubahan yang lebih nyata di sektor ini. Menaker berharap agar strategi yang dirumuskan dapat menghasilkan transformasi yang lebih “impactful” atau berdampak nyata.
“Kami sangat mengharapkan gagasan dan rekomendasi yang lebih konkret dari INOSHPRO. Kita membutuhkan transformasi yang dapat memberikan dampak langsung bagi peningkatan K3,” tambah Menaker.
Tak hanya soal pengawasan dan penegakan hukum, Menaker juga mengkritisi kualitas praktisi K3 di Indonesia. Menurutnya, banyak praktisi K3 yang masih berasal dari pelatihan jangka pendek, yang mengakibatkan pemahaman mereka mengenai filosofi kecelakaan kerja, sistem manajemen K3, dan aspek psikologis keselamatan kerja masih terbatas.
Menaker menegaskan bahwa untuk memastikan K3 di Indonesia dapat lebih efektif, kualitas praktisi K3 harus ditingkatkan. Sebagai bagian dari upaya ini, Menaker juga meminta dukungan penuh dari INOSHPRO dalam memperkuat ekosistem K3 yang lebih solid dan kompetitif.
“Bersama-sama kita harus memperkuat ekosistem K3 agar menjadi lebih kokoh, berdaya saing, dan tentu saja dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi semua pekerja di Indonesia,” tutup Menaker.
Dengan tantangan yang besar di sektor ketenagakerjaan, langkah kolaboratif antara pemerintah dan jaringan profesional seperti INOSHPRO diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret dan berdampak untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia.
