PanenTalks, Jakarta- Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, Badan Pangan Nasional (NFA) mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (6/5).
“Melalui pencanangan ini, kita ingin menegaskan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk membangun budaya integritas, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa Zona Integritas merupakan fondasi utama Reformasi Birokrasi. “Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bentuk kesungguhan dalam mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju birokrasi yang profesional dan bebas dari konflik kepentingan,” lanjutnya.
Sarwo juga menggarisbawahi pentingnya internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK sebagai dasar penguatan integritas aparatur negara.
Senada dengan itu, Inspektur NFA Imron Rosjidi menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas harus dimulai dari kepemimpinan yang kuat. “Reformasi birokrasi adalah langkah awal untuk menata sistem pemerintahan yang lebih baik. Namun lebih dari itu, harus ada kesadaran bersama untuk menjadikan integritas sebagai budaya kerja,” katanya.
Ia menambahkan, dalam penilaian ZI terdapat enam area perubahan yang harus dipenuhi. “Mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Semua ini memerlukan komitmen dan kerja kolektif, bukan hanya dari pimpinan tapi seluruh pegawai,” tegas Imron.
Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pimpinan tinggi pratama di lingkungan NFA, sebagai bentuk nyata komitmen kolektif membangun birokrasi yang bersih dan profesional.
“Dengan integritas yang kuat, NFA optimistis mampu menjadi institusi yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga kredibel dan terpercaya dalam setiap kebijakan dan program,” pungkas Sarwo.
