PanenTalks, Badung – Provini Bali semakin memantapkan langkahnya dalam menghadapi potensi bencana.
Peresmian Gedung Sistem Operasional InaTEWS Bali di Kantor BMKG Wilayah III Denpasar 14 Juni 2025, menjadi tonggak penting dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan pulau dewata.
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, dalam kesempatan tersebut menegaskan urgensi penyampaian informasi kebencanaan yang cepat dan efektif kepada masyarakat, seraya berharap fasilitas ini dapat menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga.
Gedung Sistem Operasional InaTEWS Bali, yang merupakan bagian dari proyek nasional Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP) dengan dukungan Bank Dunia, akan berfungsi sebagai pusat komando cadangan (backup command center) untuk penanganan gempa bumi, tsunami, dan bencana hidrometeorologi, melengkapi peran Gedung Sistem Operasional InaTEWS Jakarta. Ini adalah investasi vital untuk keselamatan dan keamanan Bali.
Wagub Giri Prasta tidak hanya mengapresiasi pembangunan pusat informasi ini, tetapi juga menyerukan peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.
“Semoga hal ini bisa memberikan sentuhan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Bali,” ujarnya, menekankan bahwa edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana harus dimulai sejak dini, bahkan dari usia sekolah.
Dengan demikian, masyarakat akan sigap mengetahui tindakan yang tepat saat bencana melanda.
Lebih lanjut, Giri Prasta menginstruksikan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Bali dan seluruh Kalaksa BPBD kabupaten/kota untuk selalu berkoordinasi erat dengan BMKG terkait peringatan dini. Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan sistem yang memungkinkan informasi kebencanaan dapat langsung diterima melalui gawai (telepon pintar) masyarakat, memastikan informasi krusial ini mencapai setiap individu.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa pembangunan gedung ini sangat krusial dalam meminimalkan dampak bencana, terutama gempa bumi dan tsunami yang memiliki potensi besar.
“BNPB akan berada di hilir. Setelah gedung ini resmi dibangun, akan dilanjutkan dengan pembangunan command center di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ungkapnya, menunjukkan komitmen kuat dalam membangun infrastruktur tanggap bencana yang komprehensif.
Senada, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menjelaskan bahwa misi utama BMKG adalah memastikan informasi kebencanaan dapat diterima sedini mungkin oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para petani dan nelayan.
Dengan akses informasi yang cepat ini, diharapkan masyarakat dapat mengurangi risiko kerugian akibat bencana serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.(*)
