PanenTalks, Denpasar – Sebuah rapat koordinasi penting berlangsung antara Pemerintah Provinsi Bali dan tiga kabupaten besar—Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar—di Gedung Kertha Sabha pada Senin, 7 April 2025.
Rapat ini menjadi wadah bagi Gubernur Bali, Wayan Koster, untuk mengumumkan rencana penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) demi mendukung proyek strategis di enam kabupaten yang membutuhkan perhatian ekstra, yaitu Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan.
Dengan landasan Peraturan Gubernur Bali, Koster menetapkan mekanisme yang jelas dalam alokasi BKK.
Tiga daerah besar, Denpasar, Badung, dan Gianyar, akan berkontribusi dengan mengalokasikan 10% dari Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) untuk keperluan kabupaten lain.
Sebagian besar dana tersebut, hingga 50%, diarahkan untuk pembangunan infrastruktur prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di seluruh Bali.
Rencana ini menggambarkan tekad Koster untuk memperkuat keselarasan antar daerah dan memastikan dampak positif bagi masyarakat Bali, atau yang akrab disebut Krama Bali.
Dalam suasana penuh optimisme, ketiga kepala daerah—Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra—menegaskan kesiapan mereka. Masing-masing menyampaikan komitmen mendukung implementasi BKK yang tidak hanya meningkatkan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan isu krusial seperti pengelolaan sampah yang berdampak pada pariwisata Bali.
“Kami harap mekanisme ini menjadi skema yang representatif dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas,” ungkap Adi Arnawa dengan penuh keyakinan.
Diskusi rakor ini mengingatkan Gianyar akan perencanaan panjang 20 tahun lalu yang kini menemukan jalur pelaksanaannya yang lebih terstruktur.
“Intinya kami sangat mendukung program ini,” tambah Mahayastra. Dalam momen yang sama, Jaya Negara, Walikota Denpasar, berharap distribusi bantuan keuangan dapat dilakukan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi spesifik masing-masing daerah—sebuah pendekatan yang mengedepankan keadilan.
Di tengah percakapan yang juga diarahkan pada rencana pengoperasian Bus Trans Metro Dewata dan pengelolaan limbah. Dengan langkah-langkah ini, Bali menunjukkan visi untuk menjadi daerah yang tidak hanya indah secara estetika tetapi juga berkelanjutan.(*)
