PanenTalks, Denpasar – Inflasi di Provinsi Bali pada bulan Maret 2025 mengalami kenaikan menjadi 1,61% secara bulanan (mtm) dan 1,89% secara tahunan (yoy).
Meski demikian, angka tersebut masih dalam batas target nasional sebesar 2,5±1%. Data ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, mengungkapkan inflasi di wilayah tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh normalisasi tarif listrik dan peningkatan harga hortikultura.
Melihat tantangan ini, Bank Indonesia Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengintensifkan berbagai langkah strategis untuk memastikan stabilitas inflasi.
Kepala Kantor Bank Indonesia BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menjelaskan, salah satu fokus utama adalah implementasi strategi 4K, yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Galungan, beberapa risiko inflasi diprediksi muncul. Di antaranya adalah kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam akibat meningkatnya harga jagung global sebagai bahan baku pakan ternak.
“Selain itu, harga minyak goreng dan emas perhiasan juga diperkirakan mengalami tekanan seiring dengan kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) dan emas di pasar global,” ungkap Erwin Soeriadimadaja dalam keterangan tertulis.
Bank Indonesia Bali mendorong peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui perlindungan lahan pangan, penguatan irigasi, dan penggunaan benih unggul.
Selain itu, efisiensi rantai pasok pangan menjadi perhatian utama, dengan pengembangan kerjasama antara petani, perumda pangan, koperasi, serta sektor hilir seperti hotel, restoran, dan kafe.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Bank Indonesia Bali optimistis bahwa inflasi di Provinsi Bali dapat terus terkendali sesuai dengan target nasional pada tahun 2025. (*)
