PanenTalks, Jakarta– Pemerintah segera menggulirkan program bantuan pangan beras untuk bulan Juni dan Juli 2025 sebagai bagian dari stimulus ekonomi kuartal II. Tak main-main, bantuan senilai sekitar Rp4,9 triliun ini menargetkan 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan janji penyaluran yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan ini sampai ke tangan yang berhak. Bersama Perum Bulog, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan digelontorkan dalam bentuk paket 20 kilogram beras per penerima, mencakup alokasi dua bulan sekaligus.
“Bantuan pangan dalam bentuk beras ini tentunya sudah disetujui Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Ratas 2 Juni lalu,” ujar Arief di Jakarta pada Minggu (8/6/2025).
“Rencana kita targetkan penyaluran dimulai akhir Juni ini sampai dengan Juli. Nanti Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk itu.”
Salah satu terobosan penting tahun ini adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penerima. Hal ini diyakini akan meningkatkan akurasi sasaran bantuan.
“Kami nanti menerima data penerima dari DTSEN. Itu data nasional yang dikeluarkan Bappenas dan tentunya cross check di lapangan oleh BPS dan BPKP beserta kementerian lembaga lainnya seperti Kemensos,” jelas Arief.
Data terakhir yang telah terverifikasi menunjukkan angka 16,5 juta KPM dan diperkirakan akan mencapai 18,3 juta. “Ini penting karena pesan Bapak Presiden harus tepat sasaran. Tidak boleh missed target,” tegasnya.
Untuk memaksimalkan efisiensi, Bulog telah diminta untuk memulai persiapan pengemasan beras per 10 kilogram secara paralel, meski proses administrasi anggaran dengan Kementerian Keuangan masih berjalan. Tujuannya agar distribusi dapat dilakukan dengan cepat dan dalam “sekali kirim” untuk jatah dua bulan.
Arief juga mengungkapkan bahwa bantuan ini akan diprioritaskan bagi kelompok masyarakat desil 1 hingga 7, yaitu mereka yang paling membutuhkan.
Penyaluran akan dimulai dari akhir Juni ini, dengan preferensi daerah-daerah yang lebih jauh seperti Indonesia Timur dan daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan).
“Untuk pengawasannya, kami bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk Satgas Pangan Polri. Jadi by name by address dengan data penerima yang terverifikasi,” kata Arief, memastikan akuntabilitas program.
Targetnya, pada pertengahan Juli, realisasi bantuan pangan beras minimal telah menyentuh 95 persen. “Untuk beberapa tempat, kami sangat membutuhkan dukungan pengawalan TNI dan Polri. Jadi mudah-mudahan program bantuan pangan beras bisa lancar sampai ke masyarakat,” harapnya.
Program prorakyat ini diharapkan tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional minimal mencapai 5 persen.
Dengan total stok CBP Bulog yang mencapai lebih dari 4 juta ton, pemerintah siap mengintervensi pasar beras dan memastikan ketahanan pangan nasional. (*)
