PanenTalks, Bantul – Era digitalisasi kini merambah pelayanan publik di Kabupaten Bantul! Sebuah langkah maju diwujudkan melalui peluncuran sistem pembayaran pajak daerah dan e-Retribusi berbasis digital.
Bertempat di Hotel Grand Rohan pada Rabu (7/5), High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah menjadi saksi inovasi yang akan mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan daerah
Pelaksana Tugas Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Istirul Widilastuti menyatakan, kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi metode pembayaran pajak secara digital.
“Kami ingin mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Masyarakat bisa membayar pajak lewat QRIS, transfer bank, dan kanal elektronik lainnya,” katanya.
Pembayaran pajak daerah yang bisa dibayar dengan virtual account meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Sementara untuk e-Retribusi dengan QRIS Dinamis meliputi: Retribusi Kios Pasar (Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan); Retribusi Kios Terminal (Dinas Perhubungan); dan Retribusi Rusunawa (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman).
Pemkab Bantul berharap kepatuhan pajak meningkat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus tumbuh demi pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
“Dengan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, diharapkan akan tercipta efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik,” kata Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan Pajak daerah menjadi kompenen penting bagi pembangunan dalam PAD, yang menjadi sumber pembiayaan utama bagi daerah untuk menjalankan program-program pembangunan secara mandiri.
Menurut Halim, target PAD Bantul tahun 2025 mencapai Rp730 miliar, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya. “Tahun 2026 kita proyeksikan APBD bisa tembus Rp2,5 triliun. Maka intensifikasi pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah harus ditingkatkan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan korelasi langsung antara kualitas infrastruktur yang dibangun salah satunya lewat pajak dan peningkatan investasi lokal. “Kami bangun jalan desa, aspalnya bagus, langsung tumbuh warung bakso, soto, tukang cukur. Itu investasi mikro yang nyata,” jelasnya.
Selain itu, program pembangunan instalasi air bersih juga terus digencarkan untuk mengatasi krisis air di beberapa desa.”Jadi kami menjamin pada seluruh wajib pajak satu rupiah pun yang Bapak-Ibu bayarkan akan kami pertanggungjawabkan untuk pembangunan Kabupaten Bantul sebaik mungkin dan seoptimal mungkin,” pungkas Halim. (*)
Editor: Rahmat
