Panentalks, Yogyakarta – Pemerintah menginisiasi program pendidikan Sekolah Rakyat untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengusulkan lokasi di Gilangharjo, Pandak, Bantul, untuk dimanfaatkan sebagai Sekolah Rakyat (SR).
Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, menjelaskan bahwa pemerintah pusat meminta setiap provinsi serta kabupaten atau kota untuk mengusulkan lokasi bagi SR.
“Tanah yang diminta itu untuk pembangunan 5-10 hektare. Maka ini perlu persiapan, tapi di DIY kami, dari Dinas Sosial sudah mengusulkan 5 hektare lokasinya di Gilangharjo, Pandak, Bantul,” ujar Endang.
Endang menambahkan bahwa lokasi tersebut telah diajukan kepada Kementerian Sosial, yang nantinya akan menerjunkan tim untuk melakukan verifikasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa lokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah layak untuk digunakan sebagai SR.
Tak hanya Dinas Sosial, agenda ini juga melibatkan dinas yang lain seperti PU untuk pengukuran lokasi, kelayakan gedung dan lain sebagainya.
Sekolah Rakyat yang direncanakan oleh Pemerintah DIY ini akan diperuntukkan bagi jenjang SMA, sementara kabupaten atau kota akan mengusulkan SR untuk tingkat SD dan SMP.
Selain itu, meski kewenangan SR berada di Dinas Sosial, mereka juga akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk pengisian guru hingga kepala sekolah.
“Kebutuhan kepala sekolah, kebutuhan guru, itu ada di Kementerian Pendidikan. Kemudian untuk nanti muridnya untuk yang verifikasi atau seleksi itu ada di Kementerian Sosial,”ucap Endang.
Ada perbedaan antara sekolah rakyat dan sekolah pada umumnya
“Sistemnya sekolah rakyat ini adalah ada asrama di dalam, jadi yang sekolah nanti untuk masyarakat miskin, untuk anak miskin itu dia diasramakan. Jadi tidak pulang pergi,” pungkasnya. (*)
Editor: Rahmat
