PanenTalks, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan sekitar 25 ribu orang per tahun sudah memanfaatkan 37 BLK se-Jawa Tengah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, mengatakan, jumlah itu berasal dari jumlah keseluruhan berdasarkan pelatihan oleh LPK, BLK pemerintah pusat, BLK pemerintah provinsi, hingga BLK pemerintah kabupaten serta kota.
“Kalau dijumlahkan keseluruhannya itu sekitar 40 ribu orang kapasitas pelatihan itu. Baik itu yang melalui LPK, melalui BLK-nya kabupaten kota, melalui BLK-nya provinsi, dan juga melalui BBPVP (Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) punyanya Kementerian Tenaga Kerja,” terang Aziz di kantornya di Semarang, Jumat 1 Agustus 2025.
Upaya Pemprov Jawa Tengah menurunkan angka kemiskinan mulai menuai hasil. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen atau mengalami penurunan 0,10 persen dari September 2024 mencapai 9,58 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang, atau turun 29,65 ribu orang dari September 2024.
Dia menjelaskan, tingkat keterserapan para siswa BLK ke perusahaan setiap tahunnya sekitar 80-90 persen. Pihaknya mencatat, ada sejumlah jenis pelatihan kerja. Seperti BLK milik Provinsi Jawa Tengah saja yaitu BLK Industri Cilacap terdapat pelatihan otomotif, las, manufaktur, garmen, bisnis bangunan, kelistrikan dan lainnya. Di BLK Pertanian dan Transmigrasi Klampok Banjarnegara ada pelatihan budidaya tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, menjahit, pengolahan tanaman budidaya.
BLK milik Provinsi Jateng lainnya ada BLK Semarang 1, terdapat pelatihan kepariwisataan (housekeeping, tour guide), pelatihan tata laksana rumah tangga (Pekerja Migran Informal) bahasa Jepang, Bahasa Korea, magang Jepang, barista. Di BLK Semarang 2, ada pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, digital marketing, dan produktivitas.
Di BBVP Kemnaker juga terdapat beberapa jenis pelatihan yang beragam. Mulai dari pembuatan roti dan kue, menjahit pakaian wanita dewasa, desainer grafis muda, servis sepeda motor injeksi, tata rias kecantikan, pembuatan batik tulis dan canting, sampai pemrograman web dan lainnya.
“BLK itu harus melihat kebutuhan yang ada di dunia industri, dunia usaha. Yang kedua, perkembangan untuk wirausaha karena lulusan dari BLK itu bisa menjadi wirausaha,” kata dia.
Dia menerangkan, terkait dengan BLK ini, maka harus bisa melihat kebutuhan di perusahaan. Sebelumnya melakukan pelatihan, ada TNA (Training Need Analysis) bersama dunia usaha/dunia industri (Du/Di).
Para peserta BLK sebagian besar adalah warga masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan sisanya adalah non-DTKS. Pihaknya juga memfasilitasi pelatihan kerja terutama di daerah miskin melalui skema Mobile Training Unit (MTU). Skema ini jadi salah satu role model pelatihan, yakni jemput bola menggunakan armada mobil boks berisi peralatan sebagai alat pelatihan keterampilan.
“Nah, kami ada dua skema dalam pelatihan. Anak-anak bisa datang ke Balai Latihan Kerja, entah berangkat pagi pulang sore, atau boarding yang inap. Bisa juga kami melakukan pelatihan melalui skema MTU, datang langsung ke lokasi,” tuturnya.
Dia menjelaskan, semua pelatihan di BLK, baik milik pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota secara gratis. Adapun pendaftarannya bisa melalui aplikasi. (*)
