PanenTalks, Jakarta – Di tengah upaya mendorong sektor perikanan tangkap yang lebih produktif, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil langkah besar sejak tahun 2020.
Dengan dana lebih dari Rp163 miliar, mereka berkomitmen untuk mengangkat Sulawesi Utara, yang dikenal sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia, terutama komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti tuna dan cakalang.
Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, berbicara dalam sebuah acara di Jakarta dan membagikan rincian tentang bagaimana dana tersebut telah dialokasikan.
Dia menuturkan dukungan ratusan miliar ini mencakup berbagai program, baik melalui alokasi langsung maupun dana khusus yang disalurkan kepada pemerintah daerah.
Tujuannya jelas: meningkatkan hasil tangkapan, melindungi nelayan, serta membangun dan memperbaiki infrastruktur pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Latif menjelaskan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024, dana tersebut telah digunakan untuk menyediakan ribuan alat penangkap ikan, mesin kapal, perlengkapan keselamatan, hingga pembangunan dermaga, kolam pelabuhan, dan tempat pemasaran ikan.
Tak hanya itu, puluhan ribu meter kubik penahan gelombang juga telah dibangun di sejumlah pelabuhan perikanan.
Pada tahun 2024, KKP menunjukkan kepeduliannya terhadap nelayan terdampak bencana alam dengan memberikan 106 unit kapal perikanan lengkap dengan alat tangkapnya.
Langkah ini diharapkan dapat memulihkan produktivitas mereka.
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, sebagai salah satu pusat kegiatan perikanan Sulawesi Utara, turut merasakan manfaat besar dari dukungan pemerintah.
Di awal 2024, PPS Bitung telah mencatat sejumlah capaian gemilang, termasuk operasional 1.083 kapal. Program pelatihan Awak Kapal Perikanan (AKP) bahkan telah menjangkau lebih dari 13.000 nelayan.
Di sisi administratif, PPS Bitung juga mencatat kemajuan dengan penerbitan berbagai sertifikat yang mendukung keselamatan dan profesionalisme nelayan, serta layanan seperti Buku Pelaut dan fasilitasi CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik) untuk ratusan kapal.
Menariknya, dinamika positif juga terlihat dalam pengelolaan izin kapal perikanan. Dengan lebih dari 900 kapal berizin pusat dan ratusan lainnya berizin daerah, Sulawesi Utara menunjukkan potensi besar dalam kontribusi sektor perikanan tangkap.
Pemanfaatan teknologi seperti sistem pemantauan kapal (VMS) juga menjadi salah satu inovasi dalam memastikan keberlanjutan industri ini.
Tidak hanya itu, dampak ekonomi dari upaya ini sangat signifikan. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pelabuhan perikanan di Sulawesi Utara mencapai Rp60,84 miliar pada tahun 2024, sementara produksi ikan dari kapal berizin pusat tercatat 75.579 ton sepanjang tahun itu.
Dengan hasil ini, Latif menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk terus memperkuat sektor perikanan tangkap.
Baginya, sektor ini bukan hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga kesejahteraan para nelayan yang menjadi tulang punggung industri kelautan Indonesia. (*)
