PanenTalks, Denpasar – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mewakili Gubernur Bali, memimpin Rapat Paripurna ke-19 DPRD Provinsi Bali yang krusial.
Agenda utama? Mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis: Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Para legislator dari berbagai fraksi tak ragu menyampaikan sorotan tajam, apresiasi, hingga catatan strategis yang akan membentuk wajah Bali di masa mendatang. Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat-NasDem, Golkar, dan Gerindra–PSI secara bergantian menyampaikan pandangan mereka, menguliti setiap aspek Raperda dengan cermat.
PDI Perjuangan: Pembangunan Berkelanjutan dan Anggaran Pro Rakyat
Melalui I Made Supartha, Fraksi PDI Perjuangan dengan tegas menyuarakan pentingnya kesinambungan pembangunan yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dengan enam bidang prioritas utama.
Realisasi belanja daerah yang mencapai 93,55% memang patut diapresiasi, namun Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar alokasi anggaran berikutnya lebih fokus pada program-program produktif yang langsung menyentuh denyut nadi masyarakat. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi menjadi fokus utama, menandakan komitmen untuk kesejahteraan rakyat Bali.
Fraksi Demokrat–NasDem, yang diwakili I Gede Ghumi Asvatham, memberikan apresiasi tinggi atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya—sebuah prestasi yang membanggakan. Namun, mereka juga tak luput menyoroti pentingnya konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD serta perlunya evaluasi mendalam terhadap struktur APBD agar lebih realistis.
Sorotan tajam dilayangkan pada kondisi infrastruktur: hasil kunjungan kerja dewan menunjukkan banyak jalan provinsi yang rusak parah, dan anggaran rehabilitasi yang ada dinilai belum memadai. Fraksi ini mendesak agar anggaran khusus untuk perbaikan jalan rusak di Bali segera dialokasikan.
I Nyoman Wirya dari Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah kritik konstruktif yang patut dicermati. Isu pelanggaran terhadap RTRW, potensi pungutan wisatawan asing yang belum optimal, serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan investasi dan belanja daerah menjadi poin-poin krusial.
Yang tak kalah penting adalah persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pengelolaan sampah di Bali yang masih konvensional dan parsial belum mampu memberikan solusi komprehensif.
Fraksi Golkar menegaskan kesiapannya untuk memberikan masukan dan kajian demi mengatasi masalah sampah dengan solusi yang tepat, demi Bali yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Gerindra–PSI: Perencanaan Berbasis Kebutuhan dan Pertanian Kritis
Gede Harja Astawa, mewakili Fraksi Gerindra–PSI, menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang berbasis kebutuhan dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional. Mereka juga menekankan perlunya strategi afirmatif pasca putusan MK terkait pendidikan gratis, menegaskan komitmen pada akses pendidikan yang lebih baik.
Sektor pertanian juga menjadi perhatian serius, mengingat semakin derasnya alih fungsi lahan. Meskipun sudah ada regulasi tentang LP2B dan KP2B, Fraksi Gerindra–PSI menyerukan penguatan regulasi tata ruang wilayah Provinsi Bali yang terpadu dengan tata ruang kabupaten/kota untuk melindungi lahan pertanian vital.
Setelah serangkaian pandangan tajam dan masukan konstruktif, Sekda Dewa Indra memastikan bahwa seluruh masukan dan pertanyaan dari fraksi-fraksi akan dijawab secara lengkap dalam sesi tanggapan pemerintah pada rapat paripurna berikutnya. Publik menanti, bagaimana pemerintah provinsi akan menanggapi ‘bedah’ mendalam ini demi masa depan Bali yang lebih baik.(*)
