PanenTalks, Semarang – Pengelolaan distribusi pupuk subsidi harus tepat sasaran guna menyentuh kebutuhan petani kecil. Pupuk bersubsidi merupakan jantung produktivitas pertanian.
“Pupuk distribusi harus menekankan pentingnya pengawasan bersama,” kata Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, Selasa (14/10/2025).
Dia mengajak semua pihak seperti pemerintah daerah, penyuluh, kelompok tani, dan aparat pengawas harus menjaga integritas dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencabut izin 2.039 kios, distributor, dan pengecer terbukti melanggar aturan penjualan pupuk bersubsidi. Mereka terbukti menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET), Senin (13/10).
Kios-kios tersebut tersebar di 285 kabupaten/kota di 28 provinsi. Konsentrasi pelanggaran tertinggi terjadi di wilayah padat aktivitas pertanian. Meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung.
“Kita ingin memastikan setiap butir pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani berhak dengan harga yang telah ditetapkan. Ini bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” kata dia.
Dia tidak ingin ada lagi keluhan pupuk langka di musim tanam. Atas dasar itu koordinasi antara pemerintah, distributor, penyuluh, dan kelompok tani harus semakin kuat.
“Agar sistem penyaluran pupuk bersubsidi ini semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran,” kata dia.
Kementerian Pertanian (Kementan), kata dia, mengalokasi jutaan ton pupuk bersubsidi ke Jawa Tengah pada tahun 2025. Rinciannya Urea 736.887 ton, NPK 594.267 ton, NPK Kakao 146 ton, dan pupuk organik sebanyak 50.341 ton.
Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Urea Rp2.250 per kg, NPK Rp2.300, NPK untuk Kakao Rp3.300, dan pupuk organik sebesar Rp800 per kg.
Menurut dia, pentingnya mengembalikan semangat kemandirian dan inovasi pertanian.
“Pupuk organik ini harus terus didorong penggunaannya. Ini bukan hanya soal subsidi, tapi keberlanjutan ekosistem pangan kita,” kata dia. (*)
