Jumat, Oktober 3, 2025

DIY Raih Penghargaan Tertinggi dalam Inisiatif Daerah Inklusif Disabilitas 2025

Share

PanenTalks, Yogyakarta – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meraih peringkat pertama dalam Penghargaan Pemerintah Daerah Inklusif Disabilitas 2025, yang merupakan bagian dari ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun ini.

Prestasi ini menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen dan langkah nyata DIY dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, serta responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Kepala Bapperida DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari proses panjang penilaian kinerja pembangunan daerah yang mencakup berbagai aspek penting.

“Jadi, sebenarnya penghargaan untuk inklusif penyandang disabilitas bagi pemerintah daerah ini sebagai bagian dari penghargaan pembangunan daerah PPD yang merupakan penilaian kinerja. Ini berkaitan dengan proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan. Khususnya bagaimana perencanaan secara keseluruhan berjalan,” kata Ni Made di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI bekerja sama dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Penilaian dilakukan melalui empat kategori utama: perencanaan dan penganggaran, keterlibatan stakeholder, penyediaan fasilitas disabilitas, serta inovasi program.

Ni Made menegaskan pentingnya komitmen pemerintah dalam menjadikan aspek disabilitas sebagai bagian integral dari dokumen perencanaan daerah.

“Jadi, tidak hanya sekedar kasihan atau mungkin kewajiban kita harus support disabilitas. Tapi sudah menjadi komitmen pemerintah daerah untuk kemudian ini menuangkan dan menganggarkan dalam dokumen perencanaan,” ujar dia.

Keterlibatan kelompok disabilitas dalam berbagai tahapan pembangunan juga menjadi salah satu kekuatan DIY. Hal ini tidak hanya terbatas pada proses perencanaan, tetapi juga diterapkan dalam pelaksanaan program dan penyediaan fasilitas serta kesempatan kerja.

“Kemarin sempat juga ditanyakan kepada kami pada saat penilaian akhir itu. Dari sisi, ada tidak sih ASN kita yang kemudian diakomodir? Alhamdulillah, pada saat wawancara itu ada teman kita juga. Jadi, langsung kemudian, oh saya hadir di sini,” tutur Ni Made.

Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah program “Open the Gate”, hasil kolaborasi antara Dinas Sosial DIY, Yayasan Yakkum, dan beberapa LSM.

Program ini mendampingi penyandang disabilitas psikososial agar dapat kembali diterima di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tak hanya itu, dukungan juga diberikan dalam bentuk alat bantu seperti kursi roda dan alat bantu dengar.

Keberhasilan DIY tidak terlepas dari dasar hukum dan peraturan yang telah dirancang dengan baik dan partisipatif.

“Jadi, kami sudah punya Perda, kami juga sudah punya Pergub, dan punya juga Rencana Aksi Daerah. Itu pun kami buat tidak cuma dengan kita saja, tim kita itu. Jadi, kami juga melibatkan dari semua pihak,” jelasnya.

Ni Made juga menekankan bahwa upaya ini adalah kerja bersama lintas OPD dan pemangku kepentingan lainnya.

“Apapun itu, kami rasa ini bagian dari seluruh OPD untuk terlibat. Termasuk dari stakeholder-stakeholder yang terkait bagian dari proses. Jadi, perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi itu terlibat. Sehingga kita mendapatkan apresiasi,” ujarnya.

Menanggapi keberhasilan ini, DIY tak ingin berhenti sampai di sini. Tahun depan, bersama DKI Jakarta, DIY tidak lagi diikutsertakan dalam penilaian karena dianggap telah mencapai kategori “lanjut” (advance). Hal ini justru menjadi tantangan baru untuk meningkatkan mutu layanan.

“Ini menjadi satu semangat ya. Ini bukan berarti bahwa oke pencapaian kita sudah di sini. Ini justru tantangan yang lebih besar lagi ya. Bagi kita bagaimana kita meningkatkan kualitas dan mutu layanan juga,” tegas Ni Made.

Penilaian dilakukan melalui tiga tahapan: pemilihan daerah (shortlist), verifikasi dokumen, dan wawancara. Dalam tahap terakhir ini, sejumlah dinas terlibat aktif, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BKD, Disnaker, dan BPBD, menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga menjadi kunci sukses.

“Saya kira ini yang wujud nyata dari kolaborasi bahwa satu program itu tidak bisa sukses kalau dicapai. Jadi dengan kolaborasi malah ketercapaiannya itu bisa cepat,”kata Ni Made memungkasi. (*)

Read more

Local News