PanenTalks, Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa situasi ekonomi global pada akhir Triwulan II-2025 menunjukkan tren pelemahan yang makin nyata. Ia menyebut sejumlah indikator, mulai dari manufaktur dunia, harga komoditas, hingga konflik geopolitik, turut menekan pertumbuhan ekonomi global.
“Ini situasi global yang tidak makin membaik. IMF dan Bank Dunia semua merevisi pertumbuhan tahun 2025 ini ke bawah,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).
Ia menjelaskan, indeks aktivitas manufaktur global (PMI) sudah masuk zona kontraksi, sementara harga minyak sempat melonjak 8% akibat konflik antara Iran dan Israel. Di saat yang sama, volume perdagangan dan investasi global hampir stagnan atau bahkan menurun.
Meski begitu, Sri Mulyani menyebut ekonomi Indonesia masih relatif tahan banting. “Inflasi inti masih terjaga di 1,9%. Ekspor juga relatif stabil meski Presiden Trump mengumumkan tarif liberation day di bulan April. Bahkan, surplus neraca perdagangan naik di bulan Mei,” jelasnya.
Namun, ia tidak menampik bahwa tekanan global mulai berdampak ke dalam negeri. “Aktivitas manufaktur kita sudah masuk zona kontraksi. Penjualan semen turun, penjualan mobil juga anjlok. Volatilitas sektor keuangan meningkat, terutama sejak Presiden Trump mengumumkan tarif sepihak, ditambah dengan eskalasi perang di Timur Tengah,” katanya.
Sebagai respons terhadap tekanan global ini, Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi tahap kedua pada Triwulan II-2025.
“Dengan stimulus ini kita harapkan memitigasi kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang memang terus menerus didera tekanan dari global dengan bisa meng-compensate. Sehingga dampak terhadap tarif Presiden Trump yang oleh IMF dan World Bank untuk Indonesia disebutkan akan menurunkan growth kita ke level 4,7%,” jelas Sri Mulyani.
Ia merinci beberapa program stimulus tersebut, antara lain:
- Diskon transportasi selama libur sekolah untuk tiket kereta, pesawat, dan angkutan laut sebesar Rp0,94 triliun.
- Diskon tarif tol di periode libur sekolah dengan anggaran Rp0,65 triliun non-APBN.
- Penebalan bantuan sosial, termasuk tambahan kartu sembako Rp200 ribu per bulan selama dua bulan dan bantuan beras pangan 10 kg per bulan, total anggaran Rp11,93 triliun.
- Subsidi upah Rp300 ribu untuk 17,3 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta, termasuk 288 ribu guru Kemendikdasmen dan 277 ribu guru Kemenag, total anggaran Rp10,72 triliun.
- Perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja sektor padat karya sebesar Rp0,2 triliun non-APBN.
“Paket ini kami rancang untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global,” pungkas Sri Mulyani.
