PanenTalks, Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kabupaten Jembrana.
Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional “Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Tahap I,” yang bertujuan memperkuat sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyatakan itu saat mendampingi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) RI, Dr. Didit Herdiawan Ashaf, dalam sosialisasi kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali baru-baru ini.
Wagub Giri Prasta menyambut baik kepercayaan pemerintah pusat yang memilih Jembrana sebagai lokasi pengembangan pelabuhan perikanan modern ini. Ia menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mengawal pembangunan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat pesisir.
“Kami sangat mendukung penuh proyek PPN Pengambengan ini. Ini bukan hanya pembangunan fisik pelabuhan, melainkan juga bagian dari penguatan ekonomi biru yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal Bali,” ujar Giri Prasta.
Ia juga menyoroti pentingnya infrastruktur pendukung yang memadai, seperti akses jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas lainnya, untuk mewujudkan pelabuhan berstandar internasional.
Wagub berharap masyarakat lokal, termasuk UMKM dan sumber daya manusia (SDM) setempat, dapat menjadi pelaku utama dan merasakan manfaat ekonomi dari proyek ini.
Selain itu, Giri Prasta menyatakan dukungan terhadap pengembangan Marina Pelabuhan Benoa sebagai hub maritim Indonesia Timur. Hal ini sejalan dengan komitmen Bali dalam melestarikan laut melalui nilai “Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” khususnya “Segara Kerthi.”
Wamen KP Dr. Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa pembangunan PPN Pengambengan adalah bagian dari kebijakan nasional Ekonomi Biru, yang menjadi pilar menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Lima pilar utama kebijakan ini meliputi konservasi laut, penangkapan ikan terukur, budidaya perikanan berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik laut.
“PPN Pengambengan akan dirancang sebagai eco fishing port yang modern, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan koperasi, pelatihan SDM, keterlibatan UMKM, serta sistem digital. Ini juga merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan nasional,” terang Dr. Didit.
Proyek ini direncanakan berlangsung selama tiga tahun, dengan groundbreaking pada November 2025. Pemerintah pusat dan daerah akan berkolaborasi untuk memastikan keberhasilan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada sistem pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat.
Wamen KP berharap, dengan dukungan kuat dari pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, PPN Pengambengan dapat menjadi penggerak ekonomi pesisir Bali dan memperkuat posisi provinsi ini sebagai pusat kelautan strategis di Indonesia bagian timur. (*)
