PanenTalks, Bantul – Tiga tahun terakhir menjadi saksi bisu perjuangan Kabupaten Bantul melawan belenggu kemiskinan. Sebuah tren menggembirakan terukir, di mana angka kemiskinan terus menyusut, meskipun tantangan masih membentang dengan lebih dari 10% penduduk bergumul dengan keterbatasan ekonomi.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 bagai cermin yang memperlihatkan bahwa 11,66% warga Bantul masih berkutat dengan kemiskinan, dan ironisnya, 0,82% atau sekitar 8.008 jiwa di antaranya terjerat dalam kemiskinan ekstrem.
Garis kemiskinan ekstrem, yang ditetapkan Bank Dunia pada angka USD 1,9 atau setara dengan Rp 11.571 per kapita per hari, menjadi pengingat betapa rentannya kehidupan sebagian saudara kita. Standar absolut ini, yang berlaku lintas negara dan waktu, semakin menguatkan urgensi untuk bertindak.
Data BPS ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cambuk yang menyentak nurani Pemerintah Kabupaten Bantul. Tekad membara untuk mengentaskan kemiskinan, terutama menihilkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026, kini menjadi bara api yang mendorong perumusan kebijakan yang lebih tajam dan tepat sasaran.
Sebuah gerakan serentak akan digalang. Melalui koordinasi Dinas Sosial, setiap kalurahan di Kabupaten Bantul akan bergerak melakukan verifikasi dan validasi terhadap 8.008 jiwa yang teridentifikasi.
Data yang terhimpun akan menjadi fondasi krusial, tertuang dalam Surat Keputusan Bupati, sebagai panduan utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terstruktur dan efektif.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, dengan lantang menyerukan keterlibatan seluruh elemen pemerintahan. “Ingatlah,” tegas beliau, “tugas mulia ini bukan hanya diemban oleh Dinas Sosial. Setiap perangkat daerah memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam memerangi kemiskinan.”
Lebih jauh, Bupati memaparkan beragam strategi yang akan diimplementasikan. Gelombang pertama adalah program pengurangan beban, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Boga Sehat, jaminan kesehatan, hingga fasilitasi pelayanan bagi penyandang disabilitas, yang semuanya dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.
Sebuah orkestrasi kebijakan yang diharapkan mampu merobohkan tembok kemiskinan dan membangun masa depan yang lebihGemilang bagi seluruh warga Bantul.
Sementara itu, program lain seperti pembangunan RTLH, pembangunan sarpras air minum, maupun pengolahan limbah domestik, ini semua berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP).
Selain pengurangan beban, ada pula strategi program pemberdayaan ekonomi. Dalam hal ini, ada Dinas Pariwisata; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP), hingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang terlibat di dalamnya.
Hal ini menunjukkan setiap perangkat daerah memiliki peran penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Semuanya memiliki keterkaitan dan membutuhkan kerja sama yang kuat agar bisa tepat sasaran. (*)
Editor: Rahmat
