PanenTalks, Jakarta – Gerakan Pramuka Indonesia tidak mengirimkan kontingennya ke Perkemahan World Scout Moot ke-16 di Portugal, yang berlangsung mulai 25 Juli hingga 3 Agustus 2025.
Keputusan Kwarnas ini memicu kekecewaan di kalangan peserta dan menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk anggota Majelis Pembimbing Daerah dan aktivis pramuka.
Surat bernomor 0069-00-j yang ditandatangani Sekjen Kwarnas Mayjen TNI (Purn) Bachtiar menjelaskan bahwa absennya Indonesia merupakan implementasi dari arahan Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) terkait penundaan kegiatan ke luar negeri.
Kwarnas telah mengembalikan dana yang disetor oleh 26 peserta dari Kwartir Daerah (Kwarda) Aceh, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Padahal, para peserta ini telah lolos seleksi ketat dari tingkat kecamatan hingga provinsi, dengan biaya partisipasi mencapai Rp 60 juta per orang yang berasal dari Kwarda, pribadi, dan sumber lain, tanpa melibatkan dana Kwarnas atau APBN.
Anggota Majelis Pembimbing Daerah Kwarda Pramuka Yogyakarta, Priyo Mustiko, menyoroti interpretasi Kwarnas terhadap arahan Presiden selaku Ketua Mabinas Pramuka.
“Pimpinan Kwarnas salah besar menginterpretasikan arahan Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Mabinas Pramuka.
“Kebijakan tersebut mundur ke belakang dan tidak sesuai dengan amanah Bapak Pramuka Kak Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang mendorong pramuka Indonesia berpartisipasi di dunia internasional,” tegas Priyo pada 25 Juli 2025.
Priyo sendiri memiliki pengalaman internasional, mewakili Indonesia pada Jambore Dunia Pramuka di Idaho, Amerika Serikat, pada tahun 1967.
Selain absen di World Scout Moot, Priyo juga mengungkapkan bahwa Kwarnas belum mengeluarkan edaran untuk kegiatan Jambore Asia Pasifik yang dijadwalkan Desember 2025 di Filipina, padahal pendaftaran akan ditutup akhir Juli ini. Kwarnas juga disebut belum mendaftarkan keikutsertaan delegasi Indonesia dalam Konferensi Pramuka Asia Pasifik di Taiwan pada Oktober 2025.
Pekan lalu, Sekretaris Jenderal World Organization of the Scout Movement (WOSM) David Berg dan Direktur Eksekutif Biro Pramuka Regional Asia Pasifik Jose Rizal C. Pangilinan bertemu dengan pimpinan Kwarnas di Jakarta.
Salah satu agenda utama pertemuan tersebut adalah tunggakan iuran WOSM oleh Gerakan Pramuka yang mencapai sekitar 800 ribu dollar Amerika. Keduanya juga menghimbau Kwarnas mengirimkan kontingen Indonesia ke Jambore dan Konferensi Pramuka Asia Pasifik tahun ini, menunjukkan harapan komunitas pramuka internasional akan partisipasi Indonesia.
Meskipun demikian, dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) yang digelar Kwarnas pada 1 Juli 2025 di Jakarta, para ketua Kwarda seluruh Indonesia disebut mendukung kebijakan Kwarnas untuk menyeleksi dan membatasi pengiriman kontingen Indonesia pada kegiatan kepramukaan internasional.
Sikap ini disayangkan oleh Koordinator Gemma Pramuka (Gerakan Menegakkan Satya dan Darma Pramuka), Djatmiko Rasmin. Menurutnya, pimpinan Kwarda bersikap pasif dan “yes man”, seharusnya mereka membela hak-hak adik-adik pramuka untuk mengikuti kegiatan internasional sebagai bagian dari proses pendidikan.
“Kakak pimpinan Kwarda semestinya kritis terhadap blunder kebijakan Kwarnas ini. Kepada Presiden Prabowo selalu Ketua Mabinas Pramuka kami mohon meluruskan kesalahan yang dilakukan ketua Kwarnas,” kata Djatmiko, seorang jurnalis dan mantan pengurus Kwarda DKI Jakarta. (*)
