PanenTalks, Yogyakarta – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengusulkan reformasi terhadap sistem politik di Indonesia.
Hal ini mengingat karena tingginya biaya politik di Indonesia baik Pileg, Pilkada maupun Pilpres.
Tak hanya itu, Bahlil mengatakan sistem demokrasi cenderung kompleks sehingga perlu upaya penyederhanaan. Langkah ini agar tidak menghambat tujuan utama bernegara dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Ia sepakat, tujuan negara menjadi instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.
“Demokrasi (mestinya) hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir,” kata Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar DIY, belum lama ini.
“Kalau demokrasi terlalu mahal itu akan membuat tujuan kita berbangsa dan bernegara agak sulit,” ujarnya menambahkan.
Partai Golkar, kata dia, sedang mengkaji dan mencari formulasi tepat untuk sistem demokrasi Indonesia.
Dia mengaku khawatir, sistem saat ini terus berlangsung sehingga membutuhkan biaya politik tinggi melahirkan praktik tidak sehat. Seperti politik uang, konflik antarkader, hingga polarisasi sosial di akar rumput.
Di sisi lain, demokrasi akan semakin eksklusif hanya untuk mereka punya kekuatan modal besar.
“Setiap pilkada menghabiskan uang puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Pileg juga dan banyak terjadi konflik. Tetangga bisa ribut karena beda pilihan, kader satu partai saling lapor. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal stabilitas sosial,” ucap dia.
Golkar Siap Tawarkan Gagasan Reformasi Sistem Politik
Menteri ESDM ini menegaskan, Partai Golkar menjadi partai pertama menawarkan gagasan reformasi sistem politik kepada pemerintah.
Dia melihat, partai lain belum mengambil langkah serupa. Namun demikian, belum merinci detail sistem baru tersebut.
Golkar siap untuk memberikan pemikiran tanpa memperkecil hak-hak politik rakyat dalam pemilu. Proses kajian akan berjalan dan menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada waktu tepat.
“Kalau partai lain belum bergerak, biarlah kami mengawali. Ini demi sistem politik lebih efisien, transparan dan berpihak kepada rakyat,” ungkapnya.
“Nanti kalau waktunya sudah pas kami akan sampaikan, sekarang lagi penggodokan,” kata Bahlil. (*)
Editor : Hendrati Hapsari
