PanenTalks, Jakarta – Pemerintah menyebut pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya pengendali inflasi.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan sinergi baik pemerintah pusat, daerah dan dunia usaha menjaga stabilitasi pangan.
“Kita ingin menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat, mengendalikan inflasi, serta memperkuat ketahanan pangan di daerah,” kata dia, mengutip InfoPublik, Selasa 26 Agustus 2025.
Dia menerangkan, daerah dengan inflasi tinggi akan menggandeng Bulog, Dinas Pangan, KADIN serta dukungan TNI dan Polri.
Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga stabilitas pangan nasional melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di berbagai daerah.
“Tidak ada alasan untuk tidak memberikan pangan yang affordable (terjangkau) bagi masyarakat luas,” tegas Arief.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengungkapkan, pentingnya GPM sebagai saluran efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan. Selain itu, mendukung agenda besar Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan.
“Bapak Presiden selalu menekankan bahwa negara merdeka adalah negara yang mandiri pangan. Karena itu, banyak program dan anggaran diarahkan ke sektor pangan,” kata dia.
Dia menerangkan, menjaga inflasi kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. GPM seperti ini sangat membantu pemerintah sekaligus langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Isu pangan adalah bagian utama dari biaya hidup masyarakat paling banyak mendapat perhatian publik. Bahkan mencapai lebih dari 60 persen berdasarkan survei.
“Pangan adalah kebutuhan nomor satu yang tidak bisa ditunda. Karena itu, kolaborasi pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga sangatlah penting,” kata dia. (*)
