PanenTalks, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak eksklusif dan harus siap diperiksa kapan setiap saat.
“Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan,” tegas Luthfi saat rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di di GOR Jatidiri, Senin, 6 Oktober 2025.
Ia menegaskan, keamanan pangan tidak boleh ditawar. Oleh karenanya, Ia meminta seluruh dapur penyedia MBG memperketat proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan makanan, supaya kejadian keracunan makanan tidak terulang.
Menurut Luthfi, seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.
“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” ujarnya.
Luthfi menyebut, saat ini di Jawa Tengah telah beroperasi 1.596 SPPG dan akan terus bertambah hingga akhir tahun. Ia menegaskan, pengawasan menyeluruh mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.
“SPPG tidak boleh eksklusif. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response (respon cepat), agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” ujarnya.
Menurut Luthfi, program MBG memiliki multi efek yang luar biasa, tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.
“Program ini multi-efek. Bisa menumbuhkan ekonomi lokal karena bahan bakunya dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah,” katanya.
Kepala Badan Gizi Nasional RI Dadan Hindayana menyampaikan, secara nasional sudah ada lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi. Adapun Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi, yakni 1.596 SPPG atau sekitar 50 persen dari standar nasional.
“Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan,” katanya.
Dadan juga menyoroti peran besar ekonomi daerah dari program MBG. Nilai investasi dari BGN yang turun ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun.
“Ini menjadi dorongan luar biasa bagi industri pangan lokal, dari pemasok bahan, produsen food tray, hingga penghasil susu,” jelasnya.
Dadan menyatakan, BGN akan akan memperketat standar operasional melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur. Ia meminta seluruh pengelola SPPG menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur untuk pengawasan pusat.
“Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan sehat, bergizi, seimbang, dan aman konsumsi. Itu inti dari program ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, ke depan BGN bersama lintas kementerian seperti Kemenkes, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kemendagri akan terus bersinergi melakukan pengawasan terpadu. (*)
