PanenTalks, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bukan beban desa. Namun, pelaksanaan sesuai kemampuan dan kearifan lokal masing-masing desa.
“Tidak benar kalau koperasi desa itu menjadi beban, justru membuat kesejahteraan bagi wilayah masing-masing. Di dalam koperasi desa merah putih itu sesuai dengan kearifan lokal,” kata dia saat menerima audiensi dari Pengurus DPC PAPDESI Kabupaten Klaten, Rabu, 16 Juli 2025.
KDMP, kata dia, merupakan kebijakan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan pelaksanaannya berada di bawah koordinasi langsung Menko Bidang Pangan. Sedangkan, tugas Gubernur sebagai ketua dewan pengawas tingkat provinsi dan bupati/ wali kota menjadi ketua pengawas di kabupaten/kota masing-masing.
Peluncuran KDMP secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten pada tanggal 21 Juli 2025. Segala persiapan terkait momentum tersebut sudah intensif mendekati hari pelaksanaan.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan koperasi desa.
“Begitu di-launching nanti mereka sudah punya prototipe kegiatannya masing-masing. Tidak usah terpaku omongan yang belum jelas. Nggak ada kita pemerintah kok mau menyengsarakan masyarakatnya,” jelas Luthfi.
Ketua DPC PAPDESI Klaten, Joko Lasono menyampaikan kesiapan dalam menyambut launching KDMP oleh Presiden. Selain itu, juga untuk meminta kepastian terkait pendampingan dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan KDMP agar sesuai dengan aturan.
“Ada rumor di masyarakat terkait dengan Koperasi Desa, yaitu kepala desa sebagai pengawas itu akan menjadi beban dan tugas berat,” kata dia.
Dia menilai, ketika koperasi tersebut tidak berjalan dan lain sebagainya, pertanggungjawaban secara hukum adalah kepala desa. Pihaknya perlu mendapatkan perlindungan hukum dengan cara adanya pendampingan dari aparat penegak hukum atau dinas terkait.
Dia juga menyampaikan permasalahan saat bertemu gubernur. Misalnya terkait dengan hama tikus meluas dan mengakibatkan sejumlah lahan pertanian gagal panen atau hasil panen berkurang.
“Beliau menanggapi apa yang menjadi kemauan kami dengan baik. Bagaimana nanti kami akan terus koordinasi termasuk terkait wabah tikus yang terjadi di beberapa desa,” ujar Kepala Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. (*)
