PanenTalks, Mataram- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal berkomitmen memperluas manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), khususnya untuk dirasakan langsung oleh petani, terutama buruh tani tembakau.
Komitmen ini disampaikannya bertepatan dengan Hari Tani Nasional 24 September 2025.
Dalam pidatonya, Gubernur Iqbal menyatakan akan mendorong pemanfaatan DBHCHT untuk program asuransi produksi pertanian bagi petani tembakau. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi kerugian finansial yang diakibatkan oleh gagal panen, seperti karena faktor cuaca ekstrem.
“Kita sedang menjajaki program asuransi pertanian bagi petani tembakau, terutama untuk melindungi mereka saat gagal panen karena faktor cuaca seperti hujan agar ongkos produksi bisa kembali lewat sistem asuransi,” jelas Gubernur Iqbal melansir ntb.go.id.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa manfaat DBHCHT yang dirasakan masyarakat, khususnya petani, masih perlu ditingkatkan.
Oleh karena itu, Gubernur berjanji untuk memastikan alokasi anggaran ini ke depan benar-benar berdampak positif bagi petani tembakau, khususnya yang berada di wilayah dusun.
Gubernur Iqbal mengakui adanya sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahannya. Meskipun beberapa hal berada di luar kewenangan Provinsi, ia tetap menegaskan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dan berjanji akan melakukan perbaikan.
“Apapun alasannya, saya sebagai pemimpin meminta maaf dan tahun depan insyaallah hal ini tidak akan terulang lagi. Seluruh kemampuan dan tenaga akan kita kerahkan,” tegasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Gubernur Iqbal memaparkan tiga pilar visi misinya, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan ekstrem.
Mengingat NTB masih termasuk dalam 12 provinsi termiskin di Indonesia dengan angka kemiskinan mencapai hampir 12% dan 2,04% di antaranya tergolong miskin ekstrem, Gubernur menekankan pentingnya ketahanan pangan melalui sektor pertanian, agroforestri, dan agromaritim.
Langkah konkret yang diupayakan termasuk membangun jalan tani berbasis swadaya masyarakat pada masa jeda tanam untuk membantu meningkatkan penghasilan petani.
Pemerintah Provinsi juga mendorong pemberdayaan desa dengan mengalokasikan anggaran Rp300-500 juta per desa guna menggulirkan ekonomi pedesaan.
Untuk desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem, akan diterapkan pendekatan khusus bertajuk “Desa Berdaya Transformatif” yang menargetkan transisi dari kemiskinan ekstrem ke kategori tidak miskin dalam kurun waktu dua tahun.
“Kita harus masuk secara keroyokan dengan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, LSM, CSR perusahaan dan para dermawan harus bergerak bersama. Harapannya, dalam setahun desa bisa keluar dari kemiskinan,” tutupnya.
Terakhir, Gubernur Iqbal juga menyerukan sinergi antara petani dan pengusaha. Ia menekankan bahwa Gubernur adalah milik semua pihak dan keduanya harus saling memahami, mengingat masih banyak petani yang mengeluhkan rendahnya harga beli dari pengusaha. (*)
