Kamis, Oktober 2, 2025

Gubernur NTB Minta Notaris dan PPAT Jaga Pintu Utama Investor

Share

PanenTalks, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan investasi swasta—baik dari dalam maupun luar negeri—adalah motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di NTB.

Hal itu mengingat tren penurunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gubernur Iqbal saat menghadiri Seminar Penguatan Sistem dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Lombok Raya, 1 Oktober.

“Kalau kita lihat tren APBN dan APBD mengalami penurunan, untuk membangun daerah harapannya bukan pada APBD dan APBD, tetapi investasi swasta dalam negeri dan luar negeri,” ujar Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini.

Menurutnya, penguatan ekonomi NTB ke depan sangat bergantung pada upaya merangkul berbagai investor, sebab investasi yang masuk akan memberikan nilai tambah signifikan.

“Ke depan satu-satunya pilihan adalah mendorong investasi,” tegasnya melansir ntb.go.id

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen membangun ekosistem bisnis yang aman dan berkesan baik bagi para investor.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal secara khusus mengajak Pengurus Wilayah NTB Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Pengurus Daerah Lombok Tengah Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk bersinergi dan menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem investasi daerah.

“Harus kita jaga pintu Notaris dan PPAT, kalau bicara investasi pintu utama bagi investor adalah kedua pintu ini,” tandas Miq Iqbal, menyoroti peran strategis kedua profesi tersebut dalam urusan legalitas dan pertanahan.

Selain meminta INI dan IPPAT menjaga iklim investasi, Gubernur juga membuka pintu saran terkait kendala dan masukan untuk perbaikan pelayanan di Pemprov NTB demi memuluskan jalannya investasi.

Sebelumnya, Ketua IPPAT NTB, Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H, menyampaikan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah di NTB membutuhkan sinergi dan perlindungan hukum agar dapat bekerja secara optimal, sekaligus berharap Pemprov NTB dapat terus bersinergi dengan mereka. (*)

Read more

Local News