PanenTalks, Semarang – Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin menyebut ketahanan pangan harus tetap memenuhi kualitas pemenuhan gizi.
“Masyarakat Indonesia sering terjebak pada pembahasan soal ketahanan pangan yang hanya fokus pada pemberian makan atau urusan perut semata,” ungkap dia dalam diskusi bertajuk ‘Bagaimana Kondisi, Pencapaian dan Tantangan Sosial-Ekonomi Indonesia Setelah 80 Tahun Indonesia Merdeka’ yang diselenggarakan Forum Insan Cita secara virtual, Senin 18 Agustus 2025.
Ekonom tersebut menambahkan, paradigma tersebut menjebak. Ketahanan pangan adalah urusan otak dan kualitas gizi yang masuk. Dia menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum mampu mengatasi masalah gizi anak-anak Indonesia yang masih rendah.
“Jika anak tidak bergizi mana mungkin berdaya saing. Anak tidak bergizi apakah dengan MBG akan selesai?,” ujar dia.
Dia melanjutkan, definisi ketahanan pangan harus berorientasi pada mencerdaskan anak bangsa agar memiliki SDM unggul dan berdaya saing tinggi. Dalam hal ini memerlukan intervensi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Tanpa inovasi kita tidak akan ke mana-mana,” kata dia.
Dia memberikan rekomendasi untuk perubahan bagi perbaikan manajemen petani. Seperti peningkatan produktivitas dan perbaikan kesejahteraan petani memerlukan penguatan kelembagaan petani melalui pendampingan& bimbingan teknis. “Dukungan digitalisasi rantai nilai untuk keberdayaan petani,” kata dia.
Selain itu, langkah dasar digitalisasi untuk memperbaiki sistem informasi pasar dan keterbukaan harga. Lalu, revitalisasi industri perbenihan melalui pembangunan lingkungan bisnis kondusif, inovasi diseminasi benih unggul secara sistematis kepada petani.
“Pilihan pada fokus penyehatan tanah (soil health) melalui pola tanam ramah lingkungan, insentif dan pendampingan petani pertanian cerdas iklim CSA),” kata dia.
Dia melanjutkan, revitalitasi kelembagaan sistem R&D dan penyuluhan pertanian melibatkan perguruan tinggi seluruh Indonesia. “Perubahan radikal sistem penyuluhan pertanian. Penyuluh pertanian pegawai pemerintah pusat untuk efektivitas penyelenggaraan penyuluhan,” kata dia. (*)
