PanenTalks, Yogyakarta – Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan kota yang inklusif, adil, dan berkelanjutan tanpa diskriminasi.
Penegasan ini disampaikan oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, dalam forum ‘Pemimpin Mendengar: Tindak Lanjut Visi-Misi Wali Kota Yogyakarta’ yang diselenggarakan oleh Yayasan LKiS dan Election Corner UGM di Selasar Barat Fisipol UGM pada Selasa (13/5).
Forum tersebut melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan penyandang disabilitas, pekerja informal, penggiat pendidikan, aktivis lingkungan, dan akademisi. Kehadiran mereka mencerminkan praktik demokrasi partisipatif dan keterbukaan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menerima aspirasi publik.
Wali Kota Hasto Wardoyo, sebagai narasumber utama, menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan. Beliau menekankan bahwa dialog terbuka dengan warga merupakan landasan krusial bagi terciptanya demokrasi lokal dan tata kelola kota yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto Wardoyo menegaskan bahwa inklusivitas merupakan nilai fundamental dalam pemerintahannya. Ia berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi tindakan intimidasi terhadap kegiatan keagamaan dan bahwa seluruh warga, termasuk penghayat kepercayaan dan penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan dan kehidupan bermasyarakat di kota Yogyakarta.
Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi seluruh peserta didik difabel di Kota Yogyakarta. Pihaknya telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk melakukan pendataan guna memastikan seluruh anak berkebutuhan khusus mendapatkan akses pendidikan secara gratis.
Selain isu inklusivitas, Wali Kota juga menyoroti pentingnya perlindungan dan peningkatan keterampilan bagi pekerja informal di Yogyakarta. Mayoritas tenaga kerja di Yogyakarta saat ini memiliki tingkat keterampilan rendah dan menengah.
Oleh karena itu, program pelatihan peningkatan kapasitas akan terus diintensifkan dengan tujuan menjadikan Yogyakarta sebagai pusat rujukan di bidang ketenagakerjaan
.
Hasto menyatakan bahwa kompleksitas Kota Yogyakarta justru menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kebahagiaan warganya.
“Yang menggerakkan kota adalah kompleksitasnya, yang penting service excellence tetap berjalan dengan baik. Kompleksitas bertambah maka ekonomi akan bertumbuh. Tidak hanya welfare tapi sudah mencapai tahap happiness,” pungkasnya.
Sementara itu, Dosen Fisipol UGM, Amalinda Savirani menyambut baik inisiatif forum “Pemimpin Mendengar” sebagai bentuk konkret dari demokrasi lokal yang perlu dilakukan secara rutin.
Menurutnya, forum semacam ini penting untuk menjawab tantangan Yogyakarta sebagai kota dengan mobilitas tinggi, krisis ekologi, dan ketimpangan ekonomi yang masih terasa.
“Kolaborasi lintas sektor dan wilayah adalah kunci menghadapi kompleksitas kota,” katanya. (*)
Editor: Rahmat
