PanenTalks,Jakarta- Kekhawatiran akan mutu dan keamanan produk perikanan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia kini menemui titik terang.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat melindungi konsumen dengan menyiapkan serangkaian aturan teknis yang ketat.
Langkah ini bertujuan memastikan setiap ikan yang masuk dan beredar di pasar domestik telah terjamin mutunya bahkan sebelum mencapai tangan masyarakat.
Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, dengan tegas menyatakan bahwa aktivitas perdagangan komoditas perikanan sebagai pilar ekonomi bangsa harus tetap berjalan lancar.
Namun, dia menekankan, “Risiko terkait mutu dan keamanan produk yang dapat membahayakan kesehatan harus sudah tuntas dikendalikan sejak barang masih berada di negara asalnya.” Pernyataan ini memberikan angin segar bagi konsumen yang selama ini mungkin merasa was-was terhadap kualitas ikan impor.
Lebih lanjut, Ishartini mengungkapkan bahwa Badan Mutu KKP, sebagai otoritas kompeten dalam sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) Indonesia, telah mengadopsi strategi pre-border inspection di beberapa negara eksportir utama seperti Norwegia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam.
Bahkan, inovasi terbaru berupa standar inspeksi jarak jauh (remote) telah disiapkan sebagai solusi jika inspeksi fisik tidak memungkinkan.
Langkah adaptif ini menunjukkan keseriusan KKP dalam mengawasi mutu tanpa terhambat oleh jarak maupun situasi tertentu.
Aturan yang disiapkan KKP ini mencakup panduan standar inspeksi yang komprehensif, mulai dari unit produksi primer, pengolahan, hingga distribusi.
Tak hanya itu, manajemen sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal-usul dan tujuan produk, serta input dan output juga menjadi fokus pengawasan di bawah otoritas negara mitra.
Dengan berpegang pada standar internasional seperti Codex Alimentarius, termasuk panduan terbaru tentang audit dan inspeksi jarak jauh (CXG 102-2023), KKP menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan produk perikanan yang aman dan berkualitas tinggi di meja makan keluarga Indonesia.
“Potensi bahaya dan risiko produk perikanan harus sudah terkendali atau terselesaikan di tempat asal demi menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.
Ini adalah pesan yang selalu saya tekankan kepada para Inspektur Mutu di bawah Badan Mutu KKP,” pungkas Ishartini, menyiratkan betapa pentingnya langkah proaktif ini.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah menegaskan bahwa pembentukan Badan Mutu KKP adalah fondasi penting sebagai lembaga penjamin mutu (quality assurance) di seluruh rantai produksi perikanan, termasuk produk impor. Beliau menekankan bahwa kualitas produk hilir sangat bergantung pada kualitas bahan baku di hulu.
Langkah KKP ini bukan hanya tentang pengawasan, tetapi juga wujud nyata dalam mewujudkan ketersediaan pangan asal ikan yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.***
