PanenTalks, Jakarta-Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, mendorong peran aktif sektor bisnis besar dalam mendukung upaya perdagangan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.
Hal ini ia sampaikan dalam Sesi III Pertemuan Para Menteri Perdagangan APEC 2025 di Jeju, Korea Selatan, yang mengangkat tema “Kemakmuran Melalui Perdagangan Berkelanjutan.”
“Indonesia percaya, keberlanjutan dan perdagangan harus saling mendukung. Kebijakan lingkungan yang diterapkan dengan tepat dapat menjadi katalis inovasi, mendorong ketangguhan ekonomi, serta membuka peluang baru dalam rantai pasok global,” ujar Budi Santoso, yang akrab disebut Mendag Busan.
Ia menekankan bahwa sektor swasta, terutama pelaku usaha besar, memegang kunci dalam mendorong transformasi hijau melalui investasi, teknologi, dan pengembangan kapasitas. Menurutnya, bisnis besar tidak hanya bertanggung jawab secara sosial, tetapi juga strategis dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
“Upaya perdagangan berkelanjutan tidak boleh menjadi hambatan terselubung bagi negara berkembang. Sebaliknya, ini harus menjadi peluang bersama. Dunia usaha besar perlu menjadi pelopor dalam transisi ini,” tegasnya.
Dalam forum APEC tersebut, Mendag Busan memaparkan sejumlah langkah konkret Indonesia yang melibatkan sektor usaha, seperti peluncuran Bursa Karbon Nasional pertama pada 2023. Bursa ini, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, memberikan insentif berbasis pasar bagi perusahaan-perusahaan yang berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon.
“Bursa karbon adalah contoh nyata bagaimana pasar dan lingkungan bisa berjalan beriringan. Kami mendorong partisipasi aktif perusahaan besar dalam skema ini,” katanya.
Selain itu, Indonesia juga tengah mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik. “Kami menargetkan pembangunan lebih dari 32.000 stasiun pengisian daya kendaraan listrik pada 2030. Saat ini, lebih dari 3.300 stasiun telah beroperasi. Dukungan dan investasi dari korporasi besar menjadi penggerak utama program ini,” ungkap Budi.
Mendag juga menyampaikan bahwa Indonesia telah merestorasi 1,6 juta hektare lahan gambut dan merehabilitasi 150.000 hektare hutan mangrove hingga akhir 2024, yang sebagian besar melibatkan kemitraan dengan sektor industri.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kami meyakini bahwa keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga mandat kolektif yang harus dilaksanakan bersama dengan dunia usaha,” tuturnya.
Dalam menutup pernyataannya, Budi Santoso menekankan pentingnya membangun ekosistem perdagangan yang adil dan inklusif. “Kami menyerukan kolaborasi terbuka antara pemerintah dan dunia usaha, agar keberlanjutan menjadi pilar utama dalam integrasi ekonomi kawasan,” pungkasnya.
