PanenTalks,Denpasar– Setelah sempat bernapas lega dengan deflasi tipis, masyarakat Bali kini dihadapkan pada kenyataan pahit: tekanan inflasi kembali meninggi.
Rilis BPS per 3 November 2025 menunjukkan bahwa gabungan kota/kabupaten di Pulau Dewata mencatat inflasi bulanan sebesar 0,16% (mtm) di Oktober 2025.
Angka ini menandai kembalinya tren kenaikan harga setelah bulan sebelumnya mencatat deflasi -0,01%.​
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja mengungkapkan secara tahunan, inflasi Bali bahkan melonjak menjadi 2,61% (yoy), mengikis daya beli masyarakat, terutama menjelang akhir tahun.​​
Pemicu utama gejolak harga ini datang langsung dari meja makan kita. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi biang keladi, didorong oleh keterbatasan pasokan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.
​”Komoditas seperti cabai merah, sawi hijau, dan daging ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi, memaksa ibu rumah tangga mengatur ulang anggaran belanja,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Sementara kota-kota pariwisata seperti Tabanan (0,34% mtm) dan Badung (0,31% mtm) mengalami inflasi tertinggi, hanya Denpasar yang mampu mencatat deflasi -0,02% mtm, sebuah anomali yang perlu diteliti lebih lanjut.​
Pandangan ke depan menunjukkan ancaman inflasi yang lebih serius. Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali memperingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi “badai sempurna” tekanan harga.
Risiko-risiko yang perlu diwaspadai meliputi:​Pesta Harga Galungan-Kuningan: Lonjakan permintaan barang dan jasa pada periode HBKN yang berbarengan dengan puncak kunjungan wisatawan mancanegara (peak season).​
Potensi kenaikan harga BBM non subsidi pada November 2025 yang akan memicu kenaikan biaya transportasi dan logistik.​Cuaca Ekstrem:
Pengendalian Inflasi Adalah Prioritas Mutlak​Tidak tinggal diam, Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen untuk bertarung habis-habisan demi stabilitas harga.
Mereka memperkuat sinergi melalui implementasi strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.​
Melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), otoritas akan menggencarkan operasi pasar, mempercepat penyaluran SPHP, dan memperkuat kerja sama antar daerah untuk menjamin pasokan. Tujuannya jelas: menjaga inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional 2,5\% \pm 1\% di tahun 2025.(*)
