PanenTalks, Yogyakarta – Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama (Kemenag) menggelar rapatmembahas persoalan penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemenag turut serta pengurus bagian Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU).
Kemenag mengungkapkan, jemaah calon haji asal Indonesia akan terikat lebih ketat pada aturan oleh syarikah.
Hal tersebut karena beberapa kasus penangkapan calon jemaah haji dari Indonesia oleh pihak otoritas keamanan di Arab Saudi.
“Kenapa untuk Indonesia potensi lebih ketatnya banyak, karena sudah terinfo beberapa penangkapan jemaah,” kata Dirjen PHU Kemenag, Hilman Latief mengutip Youtube TVR Parlemen, Kamis 22 Mei 2025.
Hilman membeberkan, penangkapan jemaah melalui prosedur ilegal, biasanya menggunakan visa ziarah untuk beribadah haji.
“Bukan jemaah haji, tidak menggunakan visa haji, di Madinah ada yang kena tangkap, di bandara dan di beberapa tempat juga ada,” imbuhnya.
“Saya ada informasi masuk karena ada kasus-kasus begitu, jadi pihak keamanan menjadi lebih hati-hati kalau orang Indonesia datang karena ada banyak, memang benar mereka pakai ziarah,” jelas Hilman.
Hilman menjelaskan, dalam proses ibadah haji tahun ini Kemenag lebih ketat agar para jemaah calon haji bisa masuk ke Makkah dengan aman.
“Ini kenapa kami kemarin agak ketat, bukan tega ya tapi agak ketat agar jangan sampai masuk ke Makkah tidak dalam pengawalan syarikahnya yang bisa menembusnya (Makkah),” imbuhnya.
Sebagai informasi, syarikah adalah Pemerintah Arab Saudi menunjuk perusahaan untuk memberikan pelayanan penunjang selama ibadah berlangsung.
Layanan penunjang di antara adalah memenuhi kebutuhan logistik, kesehatan, akomodasi, dan lain-lain.(*)
Editor : Hendrati Hapsari
