PanenTalks, Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama dalam mencapai swasembada beras. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memastikan penyerapan gabah dan beras dari petani dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, akselerasi pendapatan petani pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya tersebut.
Menurut Presiden Prabowo, tanpa pangan, negara tidak akan bisa bertahan. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa Inpres ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah, Perum Bulog, dan pihak terkait lainnya dalam mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani.
“Dengan adanya Inpres ini, kita memiliki instrumen pelindung untuk mendorong penyerapan gabah yang sesuai dengan target penugasan. Pemerintah juga berkomitmen untuk menghentikan impor beras, dan memastikan produksi dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan nasional,” kata Arief dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Dalam kebijakan ini, pemerintah menargetkan pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton pada tahun 2025. Badan Pangan Nasional bersama Bulog akan menyerap hasil panen petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg) untuk Gabah Kering Panen (GKP), yang berlaku untuk semua kualitas di tingkat petani. Proses pengadaan beras oleh Bulog akan berdasarkan penugasan yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan.
Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan digunakan tidak hanya untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), tetapi juga untuk program bantuan pangan, tanggap darurat bencana, serta kebutuhan lainnya seperti program Makan Bergizi Gratis dan bantuan pangan luar negeri. Arief menambahkan, bahwa Badan Pangan Nasional juga bertanggung jawab untuk menghitung kebutuhan anggaran, memberi penugasan kepada Bulog, dan menetapkan struktur biaya HPP.
Stok CBP yang cukup, menurut Arief, sangat vital untuk menjaga stabilitas pasokan pangan nasional, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga dan memberikan bantuan kepada masyarakat berpendapatan rendah.
“Kecukupan stok beras di Bulog menjadi kunci stabilitas harga pangan. Dengan stok yang mencukupi, berbagai intervensi stabilisasi pangan seperti penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras dapat dilakukan secara tepat waktu,” ungkapnya.
Data terbaru yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi beras pada Maret 2025 berada di angka 0,55 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan Februari yang tercatat 0,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa langkah pemerintah dalam mengelola stok beras terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Proyeksi produksi beras Indonesia juga menunjukkan tren yang positif, dengan puncak panen raya pada Maret 2025 mencapai 5,57 juta ton. Meski demikian, produksi diperkirakan akan mulai menurun pada bulan April dan Mei, dengan estimasi produksi masing-masing 4,95 juta ton dan 2,92 juta ton. Oleh karena itu, penyerapan oleh Bulog pada bulan April ini diharapkan semakin intensif agar dapat mencapai target yang ditetapkan.
Upaya penguatan stok CBP oleh NFA dan Bulog telah menunjukkan hasil positif. Pada akhir 2022, stok beras Bulog tercatat hanya 326 ribu ton, namun pada akhir 2023 meningkat signifikan menjadi 810 ribu ton, atau naik 148,5 persen. Di penghujung 2024, stok beras di Bulog mencapai angka tertinggi dalam empat tahun terakhir, yaitu 2 juta ton. Hingga Maret 2025, total stok beras di Bulog bahkan sudah mencapai 2,2 juta ton, menunjukkan keberhasilan dalam memperkuat cadangan pangan nasional.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah bertekad untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, serta mengoptimalkan kesejahteraan petani Indonesia, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang lebih kuat dan mandiri.
