PanenTalks, Jakarta — Di tengah upaya pemerintah menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, Badan Pangan Nasional (NFA) menyoroti pentingnya pengendalian harga pangan secara terukur, khususnya terhadap komoditas strategis yang mengalami deviasi dari Harga Acuan Penjualan dan Pembelian (HAP).
Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan NFA, Hermawan, menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Senin (14/4/2025) di Jakarta.
“Secara umum, ketersediaan pangan nasional hingga April 2025 dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun, tekanan harga masih dirasakan pada beberapa komoditas, terutama di tingkat konsumen,” ungkap Hermawan.
Berdasarkan pemantauan panel harga per 13 April 2025, tercatat sejumlah komoditas mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dibandingkan HAP. Di antaranya cabai rawit merah, bawang putih di kawasan Indonesia Timur, serta daging kerbau beku.
Kondisi ini diperparah dengan masih tingginya harga beras medium dan premium di sejumlah zona wilayah. Komoditas minyak goreng, khususnya Minyakita, juga belum turun dari posisi kritis. Hermawan mencatat, “Harga Minyakita mencapai Rp17.640 per liter, sekitar 12 persen di atas Harga Eceran Tertinggi. Ini jadi alarm bagi kita semua.”
Di sisi lain, komoditas seperti gabah kering giling dan kedelai biji kering justru berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), menandakan tekanan di sisi produsen. “Kita harus jaga keseimbangan: harga yang adil bagi petani, tapi tetap terjangkau bagi konsumen,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, NFA telah menyalurkan lebih dari 65 ribu ton pangan hingga awal April 2025, mayoritas berupa beras ke wilayah Jawa Barat. Gerakan Pangan Murah telah dilaksanakan sebanyak 2.744 kali di berbagai daerah, dan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah mencapai 181.173 ton, atau sekitar 60,39 persen dari target nasional.
Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2025, NFA menggelar operasi pasar murah di 3.751 titik, dengan beras SPHP sebagai primadona—terjual hingga 1.939 ton.
Untuk menjaga kelancaran pasokan, Hermawan mendorong kemitraan lebih kuat antara pelaku usaha pangan dan sektor HOREKA (hotel, restoran, katering), serta kerja sama antarwilayah dari daerah surplus ke daerah defisit. Ia juga menyoroti pentingnya mitigasi hambatan distribusi akibat libur panjang keagamaan.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, dalam kesempatan terpisah, menyatakan bahwa pengendalian inflasi pangan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional. Ia menyebutkan bahwa pengadaan 3 juta ton cadangan beras pemerintah dengan HPP Rp6.500/kg menjadi salah satu instrumen kunci.
“Ini bentuk komitmen negara. Kita ingin harga tetap stabil, petani tetap untung, dan masyarakat bisa tersenyum,” ujar Arief, merujuk pada amanat Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2025.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan per Maret 2025 sebesar 1,03 persen, naik dari deflasi 0,09 persen di Februari. Inflasi bulanan bahkan melonjak ke angka 1,65 persen, dipicu naiknya harga cabai merah dan bawang merah.
Namun demikian, inflasi pangan secara umum masih terkendali. Volatile food inflation tercatat 0,37 persen (year-on-year) dan 1,96 persen (month-to-month) pada Maret 2025—jauh lebih stabil dibanding tahun sebelumnya.
Menutup paparannya, Hermawan menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam menjaga stabilitas harga pangan. “Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat harus jadi satu tim dalam menjaga pangan tetap tersedia dan terjangkau,” tutupnya.
Dalam perjalanan panjang menuju ketahanan pangan yang kuat dan merata, langkah-langkah konkret seperti pengendalian harga, distribusi efisien, dan kolaborasi lintas sektor adalah bahan bakar utama. Dan seperti yang dikatakan NFA: Petani Sejahtera, Pedagang Untung, Masyarakat Tersenyum, Pangan Kuat, Indonesia Berdaulat.
