PanenTalks, Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memperkuat ketahanan pangan nasional dan mencapai swasembada beras dengan memastikan penyerapan gabah dan beras petani secara optimal. Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani pangan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghargaan kepada petani pangan Indonesia sebagai tulang punggung bangsa.
Menurutnya, pangan adalah fondasi negara. Sebagai bentuk komitmen, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Alhamdulillah, Presiden Prabowo telah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2025. Ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah dan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani secara maksimal,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, di Jakarta, Selasa 8 April 2025.
Inpres ini menjadi instrumen penting untuk mencapai target penyerapan gabah dan memperkuat pengelolaan stok CBP. Pemerintah berkomitmen untuk tidak lagi mengimpor beras, sehingga produksi dalam negeri harus mampu memenuhi kebutuhan nasional.
Dalam Inpres tersebut, target pengadaan beras dalam negeri pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 3 juta ton. Bulog akan menyerap hasil panen petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP) dengan kualitas apapun.
Pengadaan ini berdasarkan penugasan NFA yang diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan.
Penyaluran CBP tidak hanya untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), tetapi juga untuk bantuan pangan, tanggap darurat bencana, dan keperluan lain berdasarkan rapat koordinasi bidang pangan, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan bantuan pangan luar negeri.
“NFA bertugas menghitung kebutuhan anggaran, memberikan penugasan ke Bulog, menyusun struktur biaya HPP, dan menetapkan petunjuk teknis pengadaan gabah/beras dalam negeri untuk CBP. Kompensasi dan margin penugasan yang wajar juga kami koordinasikan dengan Kementerian Keuangan,” jelas Arief Prasetyo Adi dikutip dari keterangan tertulisnya.
Arief menambahkan bahwa stok CBP yang memadai sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Stok ini digunakan untuk mengatasi fluktuasi harga pasar dan memberikan bantuan kepada masyarakat berpendapatan rendah.
“Stok beras yang cukup di Bulog menopang stabilitas pasokan dan harga pangan. Intervensi stabilisasi pangan, seperti penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras, membantu menjaga inflasi,” kata Arief Prasetyo Adi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi beras pada Maret 2025 sebesar 0,55 persen, meningkat dari 0,26 persen pada Februari 2025.
Puncak panen raya diperkirakan terjadi pada Maret 2025 dengan produksi 5,57 juta ton, dan akan menurun pada April (4,95 juta ton) dan Mei (2,92 juta ton). Oleh karena itu, penyerapan Bulog pada April diharapkan semakin intensif.
NFA dan Bulog terus berupaya memperkuat stok CBP sejak tahun 2022. Stok beras Bulog meningkat dari 326 ribu ton pada akhir 2022 menjadi 2,2 juta ton pada akhir Maret 2025, yang merupakan rekor tertinggi dalam empat tahun terakhir. (*)
