PanenTalks, Jakarta– Pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat untuk mencegah dan mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di berbagai wilayah Indonesia.
Provinsi Riau menjadi fokus utama dalam langkah awal ini, ditandai dengan rapat koordinasi yang digelar secara hybrid di Graha BNPB, Jakarta, pada Rabu (16/4).
Pertemuan ini mempertemukan perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga terkait dengan Pemerintah Provinsi Riau.
Pemilihan Provinsi Riau sebagai prioritas bukan tanpa alasan. Wilayah ini telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Status ini memungkinkan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan yang lebih optimal, termasuk personel, peralatan, dan pendanaan, kepada pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., yang memimpin langsung rapat koordinasi tersebut, menekankan pentingnya langkah antisipasi dini. Prediksi musim kemarau yang diperkirakan mulai bulan Juni mendatang mendorong pemerintah untuk bertindak proaktif.
“Puncak musim kemarau diprediksi mulai bulan Juni, saat ini kita sudah betul mengadakan rapat koordinasi dan menggelar apel kesiapsiagaan pada akhir April nanti,” ujar Suharyanto, yang juga menjabat sebagai Penanggung Jawab Desk Koordinasi Penanganan Karhutla yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Selain persiapan apel kesiapsiagaan untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan, pemerintah juga berencana melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah ini bertujuan untuk mengisi embung dan melakukan pembasahan lahan gambut sebagai upaya pencegahan dini.
“Pertumbuhan awan hujan di Provinsi Riau masih ada pada April, sehingga OMC masih dapat dilakukan,” jelas Suharyanto. Beliau juga menambahkan bahwa perintah pelaksanaan OMC telah dikeluarkan menyusul surat dari Gubernur Riau.
Pengalaman menunjukkan bahwa OMC cukup efektif dalam penanganan bencana, seperti yang terjadi saat penanggulangan banjir di wilayah Jabodetabek pada awal Maret lalu. Dalam operasi tersebut, BNPB dan pemerintah daerah bekerja sama melaksanakan OMC, dengan pendanaan yang berasal dari kedua belah pihak.
“Seperti halnya pelaksanaan OMC sebelumnya, pemerintah daerah melaksanakan OMC pada siang hari, BNPB memberikan penguatan pada malam hari sesuai dengan kebutuhan saat itu. Sehingga 24 jam daerah-daerah yang dikhawatirkan akan terlindungi,” tutur Kepala BNPB.
Untuk mendukung operasi di lapangan, BNPB juga akan menempatkan 1 helikopter patroli dan 3 helikopter water bombing yang akan beroperasi khusus di wilayah Provinsi Riau.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, Pemerintah Provinsi Riau, serta para pejabat tinggi di lingkungan BNPB.(*)
