PanenTalks, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka peluang kerja sama dengan Provinsi Malaka di Malaysia.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengungkapkan, pertemuan kali ini sangat penting untuk tindak lanjut terkait kerja sama di sektor pendidikan, investasi, kesehatan dan pariwisata. Ke dua belah pihak sudah melakukan komunikasi dan akan menjalin kerjasama.
“Kunjungan balasan ke Malaka, pada September mendatang. Hal itu dilakukan sekaligus sebagai pembukaan penerbangan internasional Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani di Semarang, rute Semarang-Malaysia,” kata dia.
Gubernur Malaka, Mohd Ali Rustam mengungkapkan, kunjungan ini adalah kali keempat pihaknya berkunjung ke Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi, Jawa Tengah bisa maju berkembang, sekaligus membawa hubungan yang lebih akrab dengan Malaka.
“Saya setuju dengan pernyataan Bapak Gubernur Jawa Tengah, bahwa pertemuan kali ini sebagai bentuk silatutahmi sekaligus memperkuat hubungan, terutama di sektor kebudayaan, kesenian, pendidikan, dan juga ekonomi,” katanya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari menuturkan, realisasi investasi 2020 sampai kuartal pertama 2025, Malaysia memang peringkat keenam. Sektornya adalah sektor farmasi, karet, industri alas kaki, kemudian juga manufakturing untuk mainan.
“Dengan adanya kunjungan ini kami menyampaikan, bahwa kami memiliki investment project ready to offer atau proyek yang siap ditawarkan, termasuk di situ ada produk hilirisasi pertanian, kemudian perikanan, juga ada terkait dengan industri terbarukan atau renewable energy” terang dia.
Pihaknya mengaku akan berdiskusi lebih lanjut dan akan menggali informasi dari Dinas Perindustrian dari Malaka. Jawa Tengah, kata dia, menjadi incaran investor asing untuk menanamkan modal. Dia menyebut ada sejumlah negara sudah melakukan komunikasi, di antaranya Hongkong.
“Memang Jawa Tengah lagi seksi-seksinya, minat investasi dengan bukti bahwa hampir setiap dua minggu itu kami menerima rombongan (tamu), kemarin juga rombongan sampai 20 itu buktinya dan tentunya kami akan mengawal,” bebernya.
Dia mengakui, untuk penanaman modal asing, memang kewenangan pusat. Tapi pemerintah provinsi melakukan pendampingan dan pengawalan.
“Ketika ada hambatan, kami melakukan virtual dengan kementerian, dengan pusat, untuk juga mengurai bottleneck-nya. Jadi, kemudahan seperti itu yang kami sampaikan,” kata dia. (*)
