PanenTalks, Semarang – Provinsi Jawa Tengah berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi seiring perubahan iklim belum teratasi, terutama di wilayah Pantai Utara (pantura).
Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin mengatakan, perubahan iklim tidak bisa dihindari melainkan adaptasi. perubahan iklim harus bisa disikapi agar potensi bencana dapat diminimalisir.
“Pantura Jateng paling rentan terhadap bencana hidrometeorologi meliputi penurunan tanah memicu rob, dan abrasi, hingga banjir,” kata dia di hadapan para peneliti dari dalam dan luar negeri, serta mahasiswa, saat membuka Konferensi U-Plan Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Lantai 3 Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Selasa 22 April 2025.
Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akibat perubahan Iklim, kata dia, Jawa Tengah berpotensi mengalami kerugian ekonomi sebanyak Rp14,90 Triliun dalam kurun waktu 2020-2024. Secara rinci, sektor kelautan sebesar Rp29 Miliar, pesisir Rp893 Miliar, air Rp301 Miliar, pertanian Rp11,09 Triliun, dan kesehatan Rp2,59 Triliun.
Salah satu adaptasi perubahan iklim telah dilakukan program desalinasi yakni menyediakan kebutuhan air bersih dari penyulingan air asin di permukaan. Program tersebut belum lama dimulai menggandeng Universitas Diponegoro (Undip) di sejumlah kabupaten/kota di Pantura Jateng, seperti Pekalongan dan Demak.
Taj Yasin mengharapkan mampu mengurangi penggunaan air tanah berlebih di wilayah Pantura Jateng sehingga memicu penurunan tanah. Terlebih semakin banyaknya industri tumbuh di wilayah tersebut sehingga membutuhkan banyak butuh air bersih.
Dia mengajak para peneliti untuk memberikan resume hasil dari Konferensi U-Plan 2025
bertema ‘Penataan Ruang dan Perubahan Iklim di Jawa Tengah: Keterhubungan Antara Regulasi dan Masalah Perubahan Iklim’ kepada Pemprov Jateng.
“Supaya itu akan jadi pijakan kami dalam mengambil kebijakan tentang perubahan iklim ke depan,” ujar sosok akrab disapa Gus Yasin itu.
Pemprov Jateng, sambung dia, mempunyai kerangka rekomendasi penanganan isu banjir di Jateng dibagi ke dalam empat klaster strategi. Pertama, adaptasi kawasan dan kewilayahan di pantura (pemisahan zona basah dan kering), yaitu adaptasi kewilayahan (spasial tata ruang) dan adaptasi kawasan melalui perumusan strategi penghidupan berketahanan (adaptif).
Klaster strategi kedua yakni, pengendalian banjir melalui infrastruktur pengurangan daya rusak air pada kawasan Pantura, meliputi pembangunan infrastruktur fisik/hard Infrastructure, infrastruktur sistemik/soft infrastructure.
Klaster strategi ketiga, yakni manajemen sumber daya air melalui infrastruktur sumber daya air dan konservasi huluhilir berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui penguatan struktur wilayah sungai (WS) dan rehabilitasi dan konservasi DAS.
Selanjutnya klister strategi keempat, yakni penguatan sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas institusi dalam penurunan risiko bencana, yaitu pelibatan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko.
Lebih lanjut, sejauh ini dari sisi kebijakan, Pemprov Jateng telah menyusun sejumlah dokumen penting seperti Perencanaan Rendah Karbon (2022) dan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (2023), yang sedang dalam proses penetapan Peraturan Gubernur.
Dalam dokumen Adaptasi Perubahan Iklim, wilayah pesisir utara Jawa Tengah menjadi fokus utama. Hal itu melihat kondisi Pantura punya tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan daerah Pantai Selatan (Pansela) dan wilayah tengah. (*)
