PanenTalks, Yogyakarta — Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa koperasi harus dimaknai sebagai badan usaha prioritas yang berakar pada ekonomi Pancasila.
“Koperasi adalah kekuatan utama yang harus diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi modern,” ujar Ferry, dalam Dialog dan Diskusi Harkopnas ke-78 bertema “Koperasi Inklusif dan Inovatif: Pilar Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi Berkelanjutan” di Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (20/7/2025).
Menurutnya, kebijakan ekonomi nasional harus disusun berdasarkan sejarah dan kondisi sosial masyarakat Indonesia. “Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, sistem ekonomi harus diatur secara adil agar koperasi bisa bersaing sejajar dengan BUMN dan swasta,” katanya.
Ferry menyebut koperasi sempat tersisih oleh dominasi pelaku usaha besar setelah diberlakukannya sistem ekonomi pasar bebas. Namun, koperasi simpan pinjam tetap diapresiasi atas kontribusinya menjaga eksistensi koperasi hingga kini.
Menjelang peringatan puncak Hari Koperasi Nasional di Klaten, Senin (21/7/2025), Ferry menyampaikan bahwa Presiden akan meluncurkan lebih dari 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang kini masuk tahap pembentukan.
“Targetnya, seluruh Kopdes/kel bisa beroperasi akhir tahun ini,” ungkapnya.
Ferry menekankan pentingnya persiapan model bisnis, penguatan SDM, dan sinergi dengan pemda dan perguruan tinggi. Ia juga mengusulkan agar Kopdes/kel menjadi penyalur gas LPG 3 kg untuk memperluas peran koperasi dalam distribusi kebutuhan pokok.
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa Pemda DIY telah melakukan reformasi koperasi desa berbasis digital dan lokalitas. “Kami ingin menghapus anggapan bahwa warga desa hanya petani. Desa harus mandiri secara ekonomi, sosial, dan budaya,” paparnya.
