PanenTalks, Jakarta – Kementerian Agama berkomitmen mengawal jaminan halal terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghasilkan makanan aman, bergizi dan sesuai prinsip keagamaan
Direktorat Jaminan Produk Halal (DJPH) Kementerian Agama, Muhammad Fuad Nasar menegaskan, pentingnya sinergi dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Fatwa halal dari MUI menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ketahanan pangan halal nasional,” kata dia mengutip InfoPublik, Senin 15 September 2025.
Dia menilai, peran MUI sangat strategis dalam memberikan fatwa halal sehingga sinergi ini menjadi bagian penting dalam memastikan aspek agama tetap terjaga. Peran DJPH bukan sekadar aspek keagamaan, melainkan juga menyangkut kepastian pangan, kualitas gizi dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
“Jika kita melihat peran kedua lembaga, jelas terdapat irisan pada isu ketahanan pangan. Jaminan halal adalah bagian integral dari upaya memastikan makanan yang aman, bergizi, dan sesuai prinsip keagamaan. Artinya, agama dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal,” kata dia.
Pihaknya telah menempuh langkah konkret untuk memperkuat sinergi ketahanan pangan. Salah satunya, keterlibatan DJPH pada penandatanganan nota kesepahaman antara BPJPH dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Bappenas. Kerja sama tersebut mengatur setiap dapur layanan gizi wajib memiliki penyelia halal bersertifikat serta memastikan menu terjamin kehalalannya.
DJPH, kata dia, akan menyiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi. Dia sedang menyusun instrumen untuk mendukung pelaksanaan MBG agar sesuai dengan prinsip jaminan produk halal.
Asisten I Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ketahanan Pangan, Nur Rianto Al-Arif mengatakan, sinergi ini akan memperkuat dimensi kualitas dalam program ketahanan pangan.
“Kami melihat bahwa kerja sama ini bisa melahirkan sinergi nyata. Jaminan halal memiliki dimensi penting karena menyangkut kepercayaan dan kenyamanan masyarakat terhadap makanan yang dikonsumsi,” kata dia.
Dia menekankan, program ketahanan pangan tidak bisa berjalan sendiri melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor. Tantangan ke depan adalah ketahanan pangan nasional tidak hanya terpenuhi dari sisi ketersediaan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pangan halal dan sehat.
“Pertemuan ini menjadi pintu awal bagi sinergi yang lebih luas. Kami yakin dengan kolaborasi bersama DJPH, upaya penguatan ketahanan pangan halal nasional bisa terwujud,” kata dia. (*)
