PanenTalks, Jakarta– Pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional (NFA), terus memantapkan ketahanan pangan nasional sebagai pilar utama pembangunan bangsa, khususnya dalam menyongsong era bonus demografi.
Dominasi penduduk usia produktif menjadi peluang strategis yang hanya dapat dioptimalkan dengan sistem pangan yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA, Rachmi Widiriani, menjelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan pemerintah bersama masyarakat, mulai dari mendorong swasembada pangan, penguatan cadangan pangan, hingga pengembangan infrastruktur pangan modern.
Salah satu capaian signifikan terlihat pada panen raya semester I 2025 dengan program peningkatan produksi gabah/beras berkelanjutan. Capaian ini diperkuat dengan kebijakan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500/kg, yang memberikan kepastian usaha bagi petani.
“Kebijakan ini bertujuan mendukung petani, memberi semangat untuk terus melakukan budidaya, dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan dibeli dengan harga yang layak,” ujar Rachmi, Kamis 22 Mei lalu.
Penguatan cadangan pangan juga berjalan mulus, disambut positif oleh petani, penggilingan padi, dan mitra perdagangan. Rachmi mengungkapkan, per hari ini, posisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah mencapai 3.812 ribu ton.
Pemerintah juga memastikan kualitas CBP dengan menyerap gabah/beras dengan beragam mutu, asalkan layak dan dapat disalurkan ke masyarakat.
“Dengan kolaborasi semua pihak, isu any quality bisa diatasi, misalnya terkait kadar air yang tinggi. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah melalui pengeringan,” tambah Rachmi.
Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Yudi Sastro, turut menekankan pentingnya peningkatan produksi dan cadangan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan mandiri dan berdaulat. Ia menyoroti pentingnya ketersediaan air, pupuk, insentif harga, dan modernisasi alat mesin pertanian (alsintan) sebagai variabel utama.
“Jadi tidak hanya puncak panen di Maret–April kemarin, kita juga harus menjaga agar luas tanam tetap stabil di bulan-bulan lainnya. Konsumsi beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan. Maka minimal kita harus tanam dan panen di atas satu juta hektare tiap bulan,” tegas Yudi.
Dalam kunjungan terpisah ke Kalimantan Tengah, Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa keberhasilan ketahanan pangan tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.
“Menjaga kualitas padi, gabah, dan beras merupakan kunci utama untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing beras nasional. Mutu yang baik akan berdampak langsung pada harga, daya serap pemerintah, serta posisi tawar di pasar domestik dan internasional,” ujar Arief.
Upaya ini selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia bahwa kedaulatan pangan adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan bangsa.
Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong keterlibatan generasi muda dan pelaku usaha di sektor pangan untuk mewujudkan ekosistem pangan nasional yang tangguh, adaptif, dan mandiri.(*)
