PanenTalks, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menjalin MoU dengan 44 kampus di provinsi ini melalui KKN Tematik. Keterlibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dapat mendampingi masyarakat dan perangkat desa mewujudkan data lebih baik.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran sangat besar dalam KKN Tematik. “Data lebih baik, lebih terverifikasi dan tervalidasi. Sehingga inclusion dan exclusion error bisa diperbaiki secara massif,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen.
Dia memberikan paparan dalam Pelepasan KKN UPGRIS Mengabdi dan Kuliah Umum KKN Kemitraan Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni, di Balairung UPGRIS, Selasa 12 Agustus 2025.
Dia menyampaikan, angka backlog perumahan pada tahun 2025 sebesar 1.332.968 rumah. Total rumah sudah tertangani hingga semester 1 Tahun 2025 sebanyak 140.144.
“Artinya masih ada 1.192.824 rumah yang masih menjadi sisa backlog dan harus bersama-sama kita tangani,” kata Wagub.
Saat ini, kata dia, ada 28 kampus melakukan KKN tersebar di Jawa Tengah. Meliputi Rumah Tidak Layak Huni, kemiskinan, infrastruktur. Di UPGRIS ada 743 mahasiswa di tiga kabupaten, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Jepara.
Melalui KKN Tematik, mahasiswa dapat memberikan sumbangsih melalui berbagai langkah. Salah satunya adalah update pendataan saat ini masih menjadi kunci utama dalam mewujudkan program pemerintah.
“Mahasiswa bisa membantu pemerintah melalui verifikasi faktual di tingkat desa, yang saat ini menggunakan DTSEN,” terang Wagub.
Dia mengatakan, sebelumnya, pendataan berbasis Data Terpadu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, saat ini data tersebut diintegrasikan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), merupakan sistem basis data terpadu memuat informasi sosial dan ekonomi seluruh penduduk Indonesia.
“DTSEN ini memuat semua informasi masyarakat unyuk menjamin ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah,” kata dia.
Sedemikian pentingnya verifikasi faktual untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat. Tujuannya supaya program terlaksana tepat sasaran. Melalui peran KKN Tematik, mahasiswa dengan pendampingan dari kampus, dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan langkah verifikasi tersebut.
“Mahasiswa bisa bekerja sama atau kolaborasi dengan operator desa untuk mengawal verifikasi dan validasi terkait program penuntasan RTLH ini. Atau bahkan juga membantu operator desa dalam penggunaan digitalisasi,” ujarnya.
Pendampingan dari kampus, lanjut Wagub, sangat bermanfaat untuk mewujudkan program penyelesaian angka backlog. Melalui KKN Tematik, kampus mendampingi sekaligus melakukan kajian serta telaah terkait RTLH.
Rektor UPGRIS, Dr. Sri Suciati SH, M.Hum mengapresiasi, pemerintah provinsi memberikan perhatian kepada 743 mahasiswa akan menjalankan KKN di tiga kabupaten. Meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Jepara.
“Mereka akan berada di daerah KKN mulai tanggal 15 Agustus hingga 15 Oktober 2025, di enam kecamatan dan 40 desa yang ada di tiga kabupaten tujuan,” ujar Rektor.
KKN Tematik, kata dia, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama Provinsi Jawa Tengah dengan UPGRIS melalui MoU tanggal 17 Maret 2025 tentang penyelenggaraan Tri Darma perguruan tinggi. Dalam mendukung pembangunan daerah mendukung program prioritas presiden memberantas kemiskinan dan satu KK satu rumah layak huni.
“Tugas mahasiswa akan melakukan verifikasi dan validasi atas data RTLH di tiga kabupaten tersebut,” kata dia.
Dia melanjutkan, kampus akan melakukan pendampingan dan melaporkan kepada Pemprov Jateng. Sehingga mudah-mudahan cita-cita satu KK satu rumah layak huni bisa diwujudkan. (*)
