PanenTalks, Jakarta – Dalam sebuah rapat kerja yang berlangsung di Jakarta pada hari Selasa, 22 April, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan perkembangan terkini terkait anggaran kementerian yang dipimpinnya.
Ia mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah menghasilkan pagu efektif sebesar Rp 3,58 triliun. Angka ini merupakan penyesuaian dari alokasi awal sebesar Rp 4,84 triliun.
Lebih lanjut, Menteri Trenggono merinci alokasi pagu efektif tersebut, yang mencakup Rp 1,92 triliun untuk belanja pegawai, Rp 1,63 triliun untuk belanja barang, serta Rp 37,93 miliar yang dialokasikan untuk belanja modal.
Pemanfaatan anggaran yang telah diefisienkan ini akan difokuskan pada optimalisasi program-program prioritas, terutama inisiatif Ekonomi Biru dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, KKP telah merancang serangkaian program bantuan pemerintah yang komprehensif. Bantuan ini menyasar berbagai kebutuhan produksi dan peningkatan kapasitas bagi beragam pelaku sektor kelautan dan perikanan, mulai dari nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar hasil perikanan, hingga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Rincian bantuan yang akan disalurkan meliputi 11.000 unit alat tangkap, 1.100 unit mesin kapal, serta program premi asuransi nelayan yang menargetkan 1 juta peserta.
Selain itu, KKP juga akan mendistribusikan 70 juta ekor benih ikan, 60 ribu ekor calon induk, dan 20 ribu kilogram bibit rumput laut sebagai dukungan bagi kegiatan budidaya.
Tidak hanya fokus pada produksi, bantuan pemerintah juga menyasar aspek pemasaran hasil perikanan. Sebanyak 5.170 unit coolbox dan 220 unit chest freezer akan didistribusikan kepada para pemasar.
“Masih banyak lagi jenis bantuan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan di berbagai penjuru Indonesia,” tegas Menteri Trenggono dalam forum tersebut.
Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), KKP juga aktif menjajaki dan mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif berupa dana hibah dan pinjaman dari luar negeri.
Dana-dana ini akan dialokasikan untuk mendukung program-program strategis seperti perluasan kawasan konservasi, pembangunan eco fishing port, serta pengembangan infrastruktur budidaya udang.
Inisiatif-inisiatif pembangunan ini diharapkan tidak hanya memajukan sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru seiring dengan tumbuhnya industri di berbagai wilayah.
Menanggapi pemaparan tersebut, Komisi IV DPR RI menyampaikan beberapa kesimpulan dalam rapat kerja ini. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah permintaan kepada pemerintah untuk membuka pemblokiran anggaran KKP tahun 2025.
Komisi IV DPR RI menilai bahwa ketersediaan anggaran yang memadai sangat krusial untuk mendukung berbagai program KKP yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan swasembada pangan, memberdayakan masyarakat skala kecil, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung implementasi proyek-proyek strategis di sektor kelautan dan perikanan.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, saat membacakan kesimpulan rapat, menyampaikan bahwa langkah ini sejalan dengan upaya mencapai swasembada pangan dan implementasi kebijakan Ekonomi Biru yang merupakan bagian dari misi Asta Cita pemerintah. (*)
