PanenTalks, Jakarta-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Berbagai pihak dilibatkan, mulai dari Kanwil BPN NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Dinas PUPR, PLN, Kejaksaan Tinggi, Satreskrim, hingga masyarakat setempat.
“Keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan. Kami sudah mintakan pendampingan kepada Kejaksaan untuk program prioritas KKP. Dukungan dinas kelautan dan perikanan provinsi juga sangat baik, demikian pula pemerintahan Kabupaten Rote Ndao. Kita harus bersinergi semua,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, dalam keterangan resminya.
Koswara menegaskan KKP telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPN NTT dan PLN demi kelancaran program. “Kolaborasi pelaksanaan garam ini sangat penting. Garam bukan hanya komoditas strategis, tetapi juga bagian penting dari ketahanan pangan dan industri nasional,” ujarnya.
Kawasan K-SIGN akan dikembangkan hingga tahun 2027 di lahan seluas ±13.000 hektare, terbagi dalam 10 zona produksi lengkap dengan fasilitas pengolahan, dermaga distribusi, dan jalan produksi. Tahap pertama akan dimulai di Zona 1 seluas 1.192 hektare.
Direktur Sumber Daya Kelautan, Frista Yorhanita, menargetkan kadar NaCl garam di atas 97% agar memenuhi standar industri. “Kita percepat pembangunan dengan mekanisasi panen, penyediaan washing plant, laboratorium kualitas, dan optimalisasi kualitas air laut,” katanya.
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menyatakan dukungan penuh. “Rote Ndao memiliki potensi lahan dan iklim yang sangat mendukung produksi garam. Kami siap menjadikan daerah ini sebagai lumbung garam nasional yang tangguh dan berdaya saing,” ucapnya.
KKP juga menyiapkan skema kelembagaan dan kemitraan bisnis dengan melibatkan PT Garam, BUMD, dan koperasi lokal agar pengelolaan kawasan berjalan profesional dan berkelanjutan.
