PanenTalks, Jakarta– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya mencapai swasembada garam nasional dengan meningkatkan produksi, kualitas, dan kemandirian industri garam.
Berbagai pihak, mulai dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PLN, Kejaksaan Tinggi, Satuan Reserse Kriminal, hingga masyarakat, dilibatkan dalam program strategis ini.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan pentingnya kolaborasi multisektoral. “Keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan.
“Kami sudah meminta pendampingan dari Kejaksaan untuk program-program prioritas KKP, dan dukungan dari dinas kelautan dan perikanan provinsi serta pemerintah Kabupaten Rote Ndao juga sangat baik. Kita semua harus bersinergi,” ujar Koswara dalam siaran resmi KKP pada 28 Juli.
Koswara menambahkan bahwa KKP telah meneken beberapa perjanjian kerja sama, termasuk dengan BPN NTT dan PLN, untuk memastikan kelancaran program. Ia menekankan bahwa garam bukan hanya komoditas strategis, tetapi juga elemen krusial dalam ketahanan pangan dan industri nasional.
KKP mendorong industrialisasi sektor pergaraman berbasis kawasan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok, kesejahteraan petambak, dan nilai tambah produk garam.
Direktur Sumber Daya Kelautan, Frista Yorhanita, menjelaskan bahwa percepatan pembangunan K-SIGN didukung oleh mekanisasi panen, penyediaan washing plant, laboratorium kualitas, dan optimalisasi kualitas air laut. KKP menargetkan kadar NaCl (natrium klorida) garam yang dihasilkan mencapai lebih dari 97%, sesuai standar industri.
Kawasan K-SIGN di Rote Ndao akan dikembangkan dalam tiga tahap hingga tahun 2027, dengan total luas lahan sekitar 13.000 hektare yang terbagi menjadi 10 zona produksi.
Setiap zona akan dilengkapi dengan fasilitas produksi, pabrik pengolahan, serta infrastruktur pendukung seperti dermaga distribusi dan jalan produksi. Tahap pertama pengembangan akan dimulai di Zona 1 seluas 1.192 hektare.
Dalam jangka panjang, keberadaan K-SIGN diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan industri turunan, seperti garam konsumsi, aneka pangan, dan industri kimia. Proyek ini juga diproyeksikan akan memberikan dampak ekonomi signifikan berupa peningkatan pendapatan daerah dan devisa negara.
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyambut positif pembangunan K-SIGN. Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menyatakan komitmen penuh dalam mendukung realisasi kawasan tersebut.
Pengembangan K-SIGN juga dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal, dengan proyeksi penyerapan ribuan tenaga kerja dari berbagai sektor, termasuk petambak, tenaga produksi, buruh angkut, hingga pengelolaan pasca-panen.
“Rote Ndao memiliki potensi lahan dan iklim yang sangat mendukung produksi garam. Kami siap berkontribusi menjadikan daerah ini sebagai lumbung garam nasional yang tangguh dan berdaya saing,” kata Paulus Henuk.
Selain aspek teknis, KKP juga telah merancang skema kelembagaan dan kemitraan bisnis garam untuk memastikan keberlanjutan usaha. PT Garam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi lokal akan dilibatkan dalam pengelolaan kawasan secara profesional dan akuntabel.(*)
