PanenTalks, Jakarta – Dalam langkah strategis menuju tata kelola ruang laut yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kemitraan hukum dengan Universitas Padjadjaran (Unpad).
Kolaborasi ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kebijakan penataan ruang laut nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi biru Indonesia.
Perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) dan Fakultas Hukum Unpad ditandatangani bertepatan dengan peringatan HUT ke-26 KKP dalam rangka Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan.
Direktur Jenderal PRL, Kartika Listriana, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya konkret untuk merespons tantangan global dan memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan ruang laut yang inklusif dan adaptif.
Pihaknya tengah menginisiasi revisi Undang-Undang Kelautan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis seperti geopolitik, pertahanan, ekosistem pesisir, energi terbarukan, hingga sistem informasi kelautan.
Semua ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat pesisir,” ujar Kartika.
Langkah ini juga menjadi bagian dari persiapan Indonesia dalam meratifikasi perjanjian internasional BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction), yang menekankan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional.
Di sisi akademik, Wakil Dekan Fakultas Hukum Unpad, Maret Priyanta, menyambut antusias kerja sama ini sebagai peluang emas bagi mahasiswa untuk berkontribusi dalam isu-isu kelautan yang selama ini kurang diminati.
Menurutnya, tren peminatan mahasiswa terhadap hukum lingkungan dan laut kini mulai meningkat, membuka ruang bagi inovasi hukum yang mendukung pembangunan sektor perikanan dan kelautan.
Kerja sama ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain: Peningkatan kapasitas SDM kelautan dan hukum, kajian dan penyusunan produk hukum penataan ruang laut, Bantuan hukum litigasi dan non-litigasi- Pertukaran pengetahuan dan sosialisasi regulasi kelautan, Publikasi ilmiah di bidang hukum kelautan, Program pengembangan keterampilan mahasiswa, termasuk magang MBKM
Sebagai bagian dari implementasi awal, KKP dan Unpad menggelar seminar edukatif yang dihadiri mahasiswa Fakultas Hukum.
Seminar ini membahas pengelolaan sumber daya kelautan dan pentingnya penataan ruang laut sebagai instrumen ekonomi biru yang mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sejalan dengan visi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mewujudkan penataan ruang laut berbasis ekonomi biru. Pendekatan ini diyakini mampu menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sektor perikanan secara berkelanjutan. (*)
